TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (6/10/2017) malam menangkap petinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) berinisial S dan seorang anggota DPR.
Aparat penegak hukum dan wakil rakyat ini ditangkap di Jakarta usai bertransaksi suap.

Dalam transaksi itu, penyidik mengamankan barang bukti suap sejumlah mata uang asing.
Berdasar informasi di internal KPK, selain petinggi Pengadilan Tinggi Sulut dan seorang anggota DPR, dalam OTT ini, tim Satgas KPK juga mengamankan tiga orang lainnya.


Mereka diduga bertransaksi suap 'pengamanan' perkara korupsi yang telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Manado.

Diduga suap ini bertujuan agar Pengadilan Tinggi Sulut menjatuhkan vonis bebas terhadap pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Manado tersebut.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan dalam OTT ini, tim Satgas KPK menangkap aparat penegak hukum dan politisi.

"Kami konfirmasi, ada tim KPK yang turun ke lapangan. Jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," kata Syarif, Sabtu (7/10/2017).

Meski demikian, Syarif masih enggan merinci identitas petinggi Pengadilan Tinggi Sulut dan anggota DPR serta pihak lain yang ditangkap maupun kasus hukum yang coba diamankan tersebut.
"Para pihak yang diamankan sedang diperiksa secara intensif oleh tim penyidik. KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status mereka. Selengkapnya kami sampaikan di konferensi pers,"ujarnya.

http://m.tribunnews.com/nasional/201...an-anggota-dpr



MA Konfirmasi Ketua PT Manado Terjaring OTT KPK



KETUA Pengadilan Tinggi Manado terjaring OTT KPKyang dilakukan, jumat(6/10/2017) malam.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi membenarkan OTT yang dilakukan KPK terhadap jajarannya di Pengadilan Tinggi Manado, Sulut.

"Kalau menurut informasi awal Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Tapi masih dicek kebenarannya," kata Suhadi dihubungi kompas.com, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan sepenuhnya informasi tersebut siapa saja yang diamankan dalam OTT itu.

"Masih dicek kebenarannya. Kasusnya pun belum jelas," ujarnya.


http://www.galamedianews.com/tkp/164...g-ott-kpk.html


Ketua Pengadilan Tinggi Manado Terjaring OTT KPK, MA Operasi Besar-Besaran



Belum sampai sebulan berlalu, aparat pengadilan kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK "mencokok" seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. Selain hakim, KPK juga turut mengamankan anggota DPR.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tim melakukan kegiatan OTT hingga Jumat tengah malam di Jakarta. OTT tersebut berkaitan dengan penanganan sebuah perkara di Sulawesi Utara. "KPK juga berkoordinasi dengan MA (Mahkamah Agung). Ini salah satu hasil kerja sama KPK dengan MA," katanya, Sabtu (7/10).

Basaria mengungkapkan, dari hasil OTT, KPK mengamankan sejumlah mata uang asing sebagai barang bukti. Tim KPK masih berada di lapangan, sehingga ia belum dapat memberikan informasi lebih jauh. Begitu pula mengenai siapa-siapa saja yang terjaring dalam OTT. "Selengkapnya kami sampaikan di konferensi pers," imbuhnya.



Walau begitu, berdasarkan infomasi yang diperoleh hukumonline, hakim yang terkena OTT KPK adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Berdasarkan catatan Hukumonline, KPT Manado saat ini adalah Sudiwardono. KPK mengamankan lima orang, diduga termasuk anggota DPR dari Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha. OTT ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bolaang Mongondow.

Untuk diketahui, pada Juli 2017, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado memvonis mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan dengan pidana penjara selama lima tahun. Marlina dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun 2010.

Marlina adalah anggota DPRD Sulawesi Utara sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bolaang Mongondow. Marlina juga merupakan ibu dari Aditya Anugrah Moha. Atas putusan Pengadilan Tipikor Manado yang menghukumnya lima tahun bui, Marlina tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado.



Perkara inilah yang diduga menjadi pangkal dugaan pemberian uang kepada oknum Pengadilan Tinggi Manado. Masih berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, pemberian dilakukan beberapa kali dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Apabila diakumulasikan, seluruhnya berjumlah ratusan ribu dollar Singapura atau setara miliaran rupiah.

OTT hakim Pengadilan Tinggi Manado merupakan OTT hakim kedua sepanjang 2017. Pada awal September lalu, KPK juga menangkap hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Dewi Suryana. Dewi bersama-sama panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Hendra Kurniawan diduga menerima suap terkait putusan perkara korupsi.

Sementara, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan jika hakim yang terkena OTT KPK adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Ia mengaku, tindakan KPK tersebut telah dikoordinasikan KPK kepada MA. Bahkan, MA lah yang meminta bantuan KPK untuk "membersihkan" badan peradilan.

"Lho, ini kan operasi besar-besaran di MA. Tidak pandang bulu, siapa (saja) disikat. Ini justru yang meminta MA. Oleh karena MA kan tidak bisa bertindak seperti ini, maka yang bisa bertindak kan KPK," ujarnya kepada hukumonline.



Menurut Abdullah, semakin banyak hakim atau aparat pengadilan yang terjaring OTT KPK, justru semakin bagus. Sebab, semakin banyak OTT, semakin banyak pula jumlah hakim atau aparat pengadilan "nakal" yang akan "menghilang" dari badan peradilan.

"Semakin habis toh. Yang jelek-jelek 'diambili" semakin banyak, kan nanti hilang, tinggal yang baik kan. Jangan diartikan sebaliknya. Jadi, inilah komitmen kami, operasi besar-besaran yang tidak pandang siapapun, apapun jabatannya, itu disikat!," tuturnya.






http://m.hukumonline.com/berita/baca...edium=facebook








"Kalau lembaga Eksekutif,Legislatif,dan Yudikatif sudah sama-sama korupsi!Siapa lagi yang mengawasi-Nya."