Medan-andalas Ribuan sopir khususnya armada truk menjadi korban pungutan liar setiap kali masuk ke Kawasan Industri Medan (KIM). Pungutan liar (pungli) tersebut diduga terorganisir dan dilindungi oknum-oknum aparat keamanan. Ironisnya pihak pengelola KIM justru dinilai melakukan pembiaran.

Hal itu terungkap saat ratusan sopir truk korban pungli di KIM menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/9).

Mereka unjuk rasa untuk menuntut aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan pihak-pihak berwenang memberantas segala bentuk pungli di KIM terutama pungli terhadap para sopir truk.

Massa sopir truk yang unjuk rasa itu tergabung dalam Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Kesatuan Supir dan Pemilik Angkutan Umum (Kesper), dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa juga memarkirkan puluhan truk trailer di sepanjang Jalan Imam Bonjol sehingga membuat arus lalu lintas di ruas jalan tersebut serta sejumlah ruas jalan lain di sekitarnya menjadi tersendat dan macet.

Menurut para sopir dalam orasi mereka, pungli terhadap para sopir di KIM sudah berlangsung lama dan sangat meresahkan mereka. Mereka selama ini tidak berdaya meski terus menerus menjadi sapi perahan oknum-oknum yang melakukan pungli tersebut. Sebab jika menolak memberikan sejumlah uang setiap kali masuk ke KIM, para sopir diancam akan dianiaya.

Koordinator Aksi Parlin Manihuruk dalam orasinya meminta DPRD Sumut merekomendasi ke pemerintah pusat agar Direktur PT KIM dan Kapolres Belawan dicopot karena dinilai melakukan pembiaran terhadap pungli di KIM.

Dikatakannya, setiap hari ada 3.000 truk yang masuk KIM dan dikenakan pungutan Rp15.000 per truk dan setiap truk bisa masuk sebanyak 5 kali ke KIM per hari. "Bayangkan berapa miliar rupiah yang masuk per hari ke mereka," ungkapnya.

Menurut Parlin, kalau sopir truk tak mau bayar, maka akan dianiaya oleh oknum berpakaian loreng-loreng.

"Ini teman kami yang diintimidasi oknum berpakaian loreng, dan juga dianiaya oleh oknum berpakaian loreng, karena tak mau membayar kutipan Rp20.000," teriak salah seorang anggota Organda dari atas truk kontainer melalui pengeras suara.

Para sopir truk tersebut mengaku kecewa karena Gubsu, Kapoldasu, KIM, dan Polresta tak menangani dengan serius persoalan pungli dan intimidasi yang dialami oleh rekan-rekan mereka di KIM.

"Ini sudah pembiaran. Karena meski pungli ini pernah setop ketika 2015 Organda mogok di Belawan, tetapi pungli kembali beroperasi lagi sejak Juni 2017," ujar Parlin.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi juga mengancam tidak akan mendistribusikan barang-barang ke pasar induk selama tidak ada penegasan untuk menghentikan pungli tanpa adanya payung hukum.

Hal senada diungkap Ketua Organda Sumut Haposan Siallagan dalam orasinya. Dia mengatakan pungli terhadap para sopir truk dilakukan pengelola KIM dengan memungut Rp15 ribu per truk untuk sekali lewat.

“Satu kali masuk dikutip Rp15 ribu, keluar dikutip lagi Rp15 ribu, nanti masuk lagi, bayar lagi. Sementara dalam satu hari berapa kali lewat truk kami di KIM,” cetusnya.

Menurut Haposan, dalam sehari ada 3.000 ribu truk yang beroperasi di KIM, dan sekitar 7.000-8.000 kali melintas dan selalu terkena kutipan (pungli). Untuk itulah, Organda menuntut penghapusan pungli dengan modus parkir portal di KIM Mabar.

Selain itu, mereka menuntut intimidasi terhadap para sopir oleh oknum PT KIM dan premanisme dihentik. “Kami minta DPRD Sumut memanggil sejumlah pihak dan Kapolda Sumut segera turun tangan mengatasi soal kutipan dan intimidasi yang terjadi pada sopir-sopir,” ujarnya.

Massa aksi ini diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting. Namun, massa tidak puas dan tetap menuntut harus ada rapat resmi dengan harapan ada keputusan.

“Kami tak mau Bapak (Baskami Ginting) cuma terima kami di sini, kami mau diterima di dalam agar ada resume sama kami sebagai bukti kami sama kawan-kawan di Pelabuhan Belawan bahwa aksi ini ada tanggapan dari dewan,” ujar Israel Situmeang, salah seorang orator aksi meminta.

Sejumlah perwakilan aksi, selanjutnya dibawa ke lantai dua gedung DPRD Sumut tepatnya di ruang Komisi D DPRD Sumut, guna mendengarkan kembali tuntutan para sopir dan Organda terhadap maraknya kutipan atau pungutan liar di PT KIM sehingga meresahkan para pengusaha truk dan sopir.

Wakil Ketua Komisi D Baskami Ginting kepada koordinator aksi Parlin, berjanji segera menindaklanjuti tuntutan para sopir truk tersebut, “Kami akan jadwalkan pada bulan ini untuk menggelar rapat resmi, dengan mengundang PT KIM, perwakilan Organda, dan pihak-pihak lainnya, kita akan bahas ini, kenapa mesti ada kutipan itu,” kata politisi PDIP itu.

Baskami mengatakan pihanya mengupayakan dalam bulan ini sudah RDP untuk membahas persoalan itu sudah terjadwalkan dengan sebelumnya akan memasukkannya ke Badan Musyawarah DPRD Sumut.

Dijelaskan, pihaknya juga menolak ada oknum yang melakukan pungli tanpa payung hukum. "Kami minta pungli tanpa payung hukum ini dihentikan sebelum ada hasil dari RDP yang akan mengundang seluruh komponen baik Organda, Kesper, Kapolda dan jajarannya, Dishub, dan manajemen KIM," katanya.

Dalam RDP nanti, kata Baskami, pihaknya akan mencari tahu alasan dan hukum yang mengatur kebijakan pungli terhadap para sopir sekitar Rp15.000 per unit per sekali masuk KIM. (UJ)

https://harianandalas.com/berita-uta...-kim-di-pungli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wahai presiden jokowi yang bertahta di ibukota nan jauh di sana, kami rakyat sumut sudah jenuh melihat pungli preman setiap hari di mata kami !

Pungli parkir liar, pungli truk, pungli renovasi, pungli ini itu dari sejak saberpungli poldasu diciptakan setahun lalu hingga detik ini, masih berjalan lancar bebas hambatan, mulai dari jalan depan polrestabes medan hingga semua jalan di seluruh propinsi sumatera utaraaaaaa

Pemandangan preman ormas memanjat pintu truk yang sedang berjalan untuk memalak adalah pemandangan sehari hari di pusat kota medaaaaannn

Pak Jokowi, anda masih posisi presiden di propinsi sumut, atau presiden di sumut itu pindah hirarki ke para tai pemalas yang menjabat sebagai ketua ormas preman yang berkembang biak di tepi sungai ? Jawab ya atau tidak, sajaaaaa

Ayo teman teman yang tinggal di sumut, kalian jawab, presiden kalian jokowi atau preman ormaaasss ?

#SABERPUNGLISUMUTHOAX

[URL="https://S E N S O Rb9YxBUbmgw"]Petisi Laaapaaaarr[/URL]