JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memuji sistem e-budgeting dalam penganggaran di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia berharap sistem itu terus diterapkan pada pemerintahan selanjutnya.

"Kebetulan kami lihat ini di DKI sudah cukup bagus, tapi ada peralihan kekuasaan di sini. Kami rasa perlu pendampingan supaya hal yang bagus ini bisa terus berjalan," kata Basaria, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/10/2017).

Hal itu pula yang membuat penandatanganan komitmen pencegahan korupsi dilakukan di ujung masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dengan perjanjian kerja sama ini, ada jaminan bahwa sistem e-budgeting akan terus digunakan.

Basaria juga ingin DKI Jakarta menjadi role model penerapan sistem e-budgeting.

"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain," ujar Basaria.

Beberapa poin dalam komitmen itu adalah melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran melalui implementasi e-planing yang terintegrasi e-budgeting.

Selain itu juga untuk mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang transparan dan akuntabel.

ASU

kl e budjet dilanjutin bisa pusing kepala gub n wagub barokah
gimana caranya balik modal
mana udah ditodong mobil mewah, ongkos rapat 3 jt ama konco di dprd

perhatiin yg ane bold "perlu pendampingan" artinya ada ketidak percayaan KPK sama gub dan wagub barokah