MONITOR, Jakarta - Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu angkat bicara mengenai pengadaan senjata oleh instansi non-militer. Ia menegaskan pengadaan senjata oleh instansi militer ataupun non-militer harus seizin pihaknya. Hal itu diutarakannya sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.

"Semua senjata harus seizin Menteri Pertahanan," tegas Ryamizard di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10)

Sementara ia menilai, komunikasi dan koordinasi pengadaan senjata oleh instansi militer ataupun non-militer belum benar. Ryamizard pun berharap koordinasi harus melalui satu pintu, yakni melalui Menteri Pertahanan.

"Koordinasi belum jalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul dan harus satu induk ke Menhan. (Pengadaan senjata) harus berpatokan pada satu undang-undang," jelas Ryamizard.

Terkait dengan pengadaan senjata untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Ryamizard mengatakan bahwa itu telah sesuai prosedur.

"Tinggal nanti di lapangan serah terimanya, segala macamnya gitu ya," ungkap Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengaku sudah mengetahui pengadaan senjata oleh Korps Bhayangkara yang tertahan di bandara. Ia juga sudah melakukan pembicaraan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ihwal senjata tersebut.

"Sudah (bicara dengan Kapolri). Sekarang saya minta semuanya yang memakai senjata harus seizin Menteri Pertahanan," pungkas Ryamizard.

Sebelumnya, tersiar kabar ada ratusan senjata dan amunisi untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di bandara. Sebanyak 280 Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46mm dan amunisi jenis RLV-HEFJ sebanyak 5.932 butir itu telah dikonfirmasi oleh Polri.

(tsar)

BACA SUMBER : Monitor.co.id