Menjadi pembimbing dalam pengembangan smart city di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, membuat mata saya terbuka, dan diri saya tersadar, bahwa Indonesia bukanlah hanya Jawa atau Jakarta. Bahwa Indonesia bukanlah hanya bagian barat dan sudah berkembang. Bahwa masih banyak persoalan riil bangsa ini yang harus diselesaikan dengan kerja nyata, bukan hanya retorika, pencitraan, perdebatan panjang tak berujung, atau caci maki tak berguna. Bahwa PR besar kita sebagai bangsa masih banyak, apalagi untuk memeratakan kesejahteraan ke seluruh penjuru bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasanya baru mimpi. Menyaksikan kehidupan di Mimika, merasakan banyaknya kesenjangan dan keragaman yang terjadi. Semua keajaiban dan hal yang ekstrim ada di sini. Mulai dari kekayaan sampai kemiskinan, emas dan harta berlimpah sampai yang tak berpunya, kehidupan modern sampai yang tradisional, yang hidup di kota sampai di pelosok gunung dan pesisir pantai, yang mendapat perhatian internasional sampai politik lokal, semua ada di sini. Jika berkunjung ke Timika, ibukota Kabupaten Mimika, tak ubahnya dengan kota-kota lain di luar Jawa, bahkan mungkin mirip dengan beberapa kota menengah di Jawa. Sebagai kota nomor tiga di Provinsi Papua, setelah ibukota Jayapura dan Merauke, Timika cukup ramai. Jalan-jalan lebar, dan akses telekomunikasi yang tidak sulit. Beberapa sudut kota tersentuh dengan akses 4G dan internet broadband. Toko-toko dan restoran semerbak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pesat yang mayoritas bersumber dari tambang emas, perak, dan tembaga Freeport. Di sisi lain Kabupaten Mimika, keteraturan dan modernitas a la western bisa disaksikan di Kuala Kencana, satu kompleks khusus bagi pendatang ekspat dan karyawan Freeport. Pemandangan di Kuala Kencana bagaikan terasa bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Pemandangan alam, keteraturan alam dan bentuk bangunannya tidak khas Indonesia. Tapi itu adalah sisi lain Mimika.

Jika memandang ke Tembagapura, satu sisi yang lain lagi dari Kabupaten Mimika, kita akan melihat kehidupan dunia pertambangan. Iya benar, Tembagapura adalah kota terdekat dengan lokasi tambang PT Freeport Indonesia, yaitu Gunung Grassberg dan Ertsberg. Tapi ini masih satu sisi dari Mimika. Saya berkesempatan untuk mengunjungi Distrik Mimika Timur Tengah yang beribukota di Atuka. Secara jarak, sebenarnya tidak terlalu jauh dari Timika. Problemnya adalah akses menuju ke sana. Tidak ada jalan darat. Jalan darat baru akan dibangun tahun depan. Maka untuk menuju ke Atuka satu-satunya jalan adalah menyusuri sungai yang berbatasan dengan laut. Dari Pelabuhan Pomako kami menyusuri sungai. Jangan dibayangkan perahu speedboat yang dengan cepat melintasi air. Yang kami tumpangi adalah perahu biasa tak beratap dengan motor tempel sederhana. Problemnya adalah kita harus mengetahui kedalaman sungai. Jika terlalu dangkal, kapal pun kandas sehingga harus didorong oleh penumpang. Kedalaman air yang dangkal adalah akibat lumpur dan limbah tailing dari penambangan emas di Tembagapura. Penambangan bertahun-tahun sedikit demi sedikit menggelontorkan lumpurnya hingga jauh ke dekat laut dan mendangkalkan kedalaman sungai. Pak kepala distrik yang ikut bersama kami melukiskan bahwa jaman dulu sungai ini lancar, tapi sekarang tidak lagi. Perlu upaya pengerukan dari pemerintah dan PT Freeport untuk mengeruk dan mengembalikan kondisi sungai. Ini perjalanan yang sulit dan berat. Tidak ada transportasi dan akses secara rutin dari Pomako ke Atuka. Semua tergantung kondisi alam dan cuaca. Kalau cuaca bagus dan kedalaman air cukup kami bisa menempuh perjalanan dengan cepat sekitar 2 jam. Jika tidak, maka perjalanan bisa lebih lama.

Sebelum sampai di Atuka, kami mampir ke sebuah kawasan yang disebut sebagai "Kampus Biru". Jangan dibayangkan bahwa itu adalah suatu kampus perguruan tinggi beserta mahasiswa-mahasiswinya. Bukan. Kampus Biru adalah kawasan pesisir di dekat Atuka tempat warga menangkap dan berjualan ikan. "Kampus Biru" sebenarnya adalah nama warung kecil di kawasan tersebut. Tidak terlalu luas, hanya ada sekitar 10 rumah ala kadarnya di sekitar warung itu. Pak Kepala Distrik bercerita bahwa orang-orang di situ sebenarnya adalah warganya juga. Tapi mereka memilih untuk menangkap ikan di Kampus Biru. Mereka mengajak anak-anaknya juga, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka semi-menetap, kadang mereka akan kembali ke Atuka juga. Tapi mereka senang di Kampus Biru karena mereka bisa menangkap ikan dan dapat uang dengan gampang, hasil penjualan dengan warung Kampus Biru yang merangkap sebagai penadah hasil tangkapan ikan. Pak Kepala Distrik, Mozes Yarangga, menunjukkan, berkilo-kilo ikan di situ harganya hanya Rp 100.000 rupiah. Sementara di Pomako bisa dijual 200-300 ribu rupiah, dan kalau sampai restauran, 200 ribu rupiah itu bisa hanya untuk satu ekor ikan saja. Betapa jauh ketimpangan harga yang terjadi dari produsen ke konsumen. Pantas saja, para nelayan di Kampus Biru itu masih saja kekurangan dan miskin karena belum ada tata kelola yang baik. Seandainya mereka bisa mendapatkan pelatihan dan pemodalan dan diarahkan supaya bisa menangkap dan mengelola ikan dengan baik mungkin hidupnya bisa lebih sejahtera. Dengan kondisi seadanya, sulit dari akses air bersih, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih banyak hal yang belum tersentuh dan perlu dibenahi di kawasan kampus biru ini.

Berangkat ke Atuka, kami menjumpai warga yang ramah dan simpatik. Listrik didapatkan dari genset yang menyala terutama di malam hari. Lagu-lagu didendangkan melalui speaker terdengar di penjuru kampung. Rumah-rumah kayu berjejer rapi hasil dari pembangunan di masa sebelumnya. Mayoritas warga adalah nelayan, sebagian ada yang ke Kampus Biru dan menetap sementara di sana untuk mencari nafkah, ada pula yang ke Pomako untuk menjual ikan. Kesulitan akses membuat mereka tidak bisa setiap saat menjual ikannya dengan leluasa. Di Atuka juga terdapat SD dan SMP. Yang membuat takjub adalah kehadiran menara BTS di tengah kampung yang mengubah banyak hal. Sinyal dan akses 4G begitu lancar, yang mana dari sejak di Pomako sampai Atuka, sangat kesulitan untuk mengakses sinyal jaringan. Dengan adanya jaringan, warga bisa telepon dan berkomunikasi dengan sanak keluarganya di Mimika, Jayapura, atau tempat-tempat lain di Indonesia secara lebih mudah. Kampung ini tidak terisolir berkat adanya komunikasi. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dengan pemasangan jaringan listrik dan pembukaan akses darat ke Timika. Di sinilah peranan negara perlu hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan warganya dari Sabang sampai Merauke. Semua harus mendapat akses dan layanan yang sama tanpa terkecuali. Bukan karena mayoritas, bukan karena populasi yang lebih padat, bukan karena dekat dengan kekuasaan. Warga yang di gunung, yang di pesisir pantai berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan sama baiknya dengan yang tinggal di kota besar. Mereka harus bisa mendapatkan haknya sebagai penduduk dan warga negara yang dibuktikan dengan KTP. Namun prosedur yang berbelit dan ibukota sentris kadang menyulitkan operasional di lapangan.

Bagaimana warga di pelosok harus datang ke Timika hanya untuk mendapatkan KTP? Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh, panjang, dan sulit untuk hanya mendapatkan KTP itupun tidak bisa sehari selesai. Aturan yang menyulitkan membuat petugas tidak bisa mendatangi warga untuk perekaman dan pencetakan KTP, semua harus datang ke Timika. Ini yang kemudian menjadi concern dari tim smart city Kabupaten Mimika. Bagaimana bisa memberikan akses layanan yang lebih mudah bagi sekian banyak warga yang tersebar di pelosok gunung dan lembah, karena bagaimanapun mereka adalah warga Indonesia. Smart city bukan hanya gagah-gagahan membeli dan menggunakan teknologi canggih dari luar negeri, tapi utamanya adalah bagaimana menjadi solusi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bukan hanya asyik diperbincangkan tapi harusnya dilaksanakan dan diimplementasikan di lapangan dan menjadi penggerak perubahan bagi sebagian besar wilayah Indonesia yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Dan ini perlu dimulai dari sekarang.