KESEPAKATAN antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait rencana divestasi saham PTFI kembali ter­kendala. Presiden Direktur Freeport McMoran (FCX) Richard D Akerson berkirim surat kepada Kementerian Keuangan, yang berisi keberatan Freeport terhadap proposal pemerintah terkait detail pelaksanaan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport kepada pemerintah Indonesia.



Dari 5 poin catatan keberatan yang diajukan Freeport, kesemua­nya mengarah pada tata cara, metode, dan valuasi pelepasan saham milik FCX kepada pemerintah. Terkait tata cara dan metode pelepasan, Freeport ingin melepaskan saham melalui initial public offering, sedangkan pemerintah menginginkan melalui pembelian oleh badan usaha milik negara atau konsorsium. Pemerintah pun menginginkan penilaian terhadap harga saham divestasi dilakukan berbasis proyeksi 2021, sedangkan Freeport menginginkan penilaian berdasarkan proyeksi 2041.



Freeport juga tidak sependapat bahwa saham yang dilepas berasal dari penerbitan saham baru (rights issue) seperti yang diusulkan pemerintah.



“Kami memandang bahwa proposal 28 September itu secara keseluruhan tidak konsisten dengan diskusi dan kesepahamanan kami dengan pemerintah dan proposal ini tidak mencerminkan semangat win-win yang telah menjadi kesepakatan bersama, “ tulis Richard.



Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan dia berharap semua permasalahan terkait PTFI bisa segera diselesaikan. Jika sampai tidak selesai, Jonan meminta Freeport kembali mengajukan extension perundingan. Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi PTFI.



“Saya belum terima. Kalau itu ditujukan ke saya, harusnya sudah terima. Mungkin belum sampai ke saya,” ujar Hadiyanto, kemarin. (Uud/Cah/Tes/X-6)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...agi/2017-09-30

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Akhiri Mimpi Buruk di Myanmar

- Krisis Air dan Kematian Janin

- Hirup Gas Genset, Tujuh Pekerja Tewas