JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tepat. Menurut Sodik, tidak ada yang salah pada HTI.

"Tidak tepat. Tidak ada yang salah dengan HTI," ujar Sodik saat dihubungi.

Lagipula, menurut dia, dasar pembentukan HTI sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Selain itu, menurutnya, sejumlah aksi HTI selama ini tidak ada yang mengarah makar atau berbau makar. Dia menambahkan, visi dan misi HTI adalah sebuah tawaran ide yang mereka perjuangkan dengan langkah dan cara-cara konstitusional.

"Jadi apanya yang salah? Apakah karena dia membawa Islam dan rezim sekarang seperti Islamophobia?" papar wakil ketua komisi VIII DPR ini.

Dia pun mengkritik alasan pemerintah berencana membubarkan HTI. Sebab, kata dia, buktinya HTI selama ini terdaftar sebagai salah satu ormas di Indonesia.

"Soal misi khilafah apakah bertentangan dengan UUD 45? Ini yang harusnya didiskusikan pemerintah dengan HTI," katanya.

https://nasional.sindonews.com/read/...pat-1494250217

APANYA YG SALAH KATAMU?

Bukti video lgsg intinya(1 menit) Muktamar HTI anti Pancasila, NKRI, UUD 1945



Video tersebut menampilkan orasi salah satu petinggi di organisasi HTI. Dihadapan para anggota lainnya, ia menyebutkan perihal 4 pilar Khilafah yang memerintahkan massa HTImelakukan perubahan.

Dalam orasinya, pertama, ia menyerukan untuk merubah prinsip kedaulatan ditangan rakyat menjadi kedaulatan ditangan Allah serta meninggalkan hukum dan sistem jahiliah dengan menegakan hukum Syariat Islam.

Kedua, ia menyerukan agar ada perubahan kekuasaan dari tangan para pemilik modal menjadi milik umat.

Ketiga, ia meminta untuk meninggalkan sekat-sekat nasionalisme.
"Arah perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat," demikian isi video tersebut.

Mengenai poin keempat, ia menyerukan untuk meninggalkan hukum perundang-undangan buatan manusia serta voting.
Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada khalifah yang mengambil salah satu pendapat hukum terkuat.

"Inilah empat perubahan yang harus kita lakukan. Dan inilah empat pilar khilafah. Oleh karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakan khilafah," sebut statement di video tersebut.