Turki Kembali Nyatakan Tolak Referendum Kurdi Irak

ANKARA - Turki kembali menyatakan penolakan atas rencana referendum kemerdekaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kurdi Irak. Salah satu alasan Turki menolak referendum itu adalah karena memiliki dampak pada keamanan dalam negeri Turki.

Seorang sumber di kantor Perdana Menteri Turki mengatakan, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim secara gamblang menyatakan referendum untuk kemerdekaan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak utara adalah masalah keamanan nasional untuk Turki.

"Referendum yang direncanakan untuk dipegang oleh KRG adalah urusan keamanan nasional untuk negara kita," kata Yildirim, seperti dikutip oleh sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media. .

"Tidak ada yang harus meragukan bahwa kita akan mengambil semua langkah yang diperlukan dalam masalah ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/9).

Referendum yang tidak mengikat tersebut direncanakan untuk apakah warga di wilayah otonomi di Irak tersebut memiliki keinginan untuk merdeka dari Baghdad. Referendum itu rencananya dilegar pada 25 September mendatang.

Selain Turki, referendum ini juga mendapat penolakan keras dan pemerintah Irak. Baghdad menyatakan mereka akan menggunakan segala cara untuk membatalkan referendum, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kawasan.
(esn)

Israel Dukung Terbentuknya Negara Kurdi

JERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan dukungan negaranya untuk negara Kurdi yang independen. Hal itu diungkapkannya menjelang referendum regional di Irak utara.

"Israel mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mencapai negara mereka sendiri," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Anadolu, Kamis (14/9/2017).

Referendum kontroversial mengenai kemerdekaan regional Kurdi yang dijadwalkan pada 25 September akan melihat penduduk wilayah Kurdi Irak utara. Mereka akan memilih apakah akan menyatakan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.

Baghdad, bagaimanapun, menolak rencana pemungutan suara tersebut. Baghadad mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perjuangan melawan ISIS, yang meski menerima serangkaian kekalahan baru-baru ini, masih mencoba mempertahankan kehadirannya secara signifikan di Irak utara.

Pemerintah Irak juga percaya bahwa jajak pendapat tersebut akan melanggar persyaratan piagam nasional negara itu.

Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut. Ankara mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.

Washington juga menyuarakan kekhawatiran bahwa jajak pendapat tersebut dapat menjadi "gangguan" dari isu-isu regional yang lain, terutama perang melawan terorisme dan stabilisasi pasca-ISIS di Irak.

Perdana Menteri Israel juga mengatakan bahwa Israel menentang PKK dan melihatnya sebagai kelompok teroris.

PKK - yang ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa - telah melancarkan kampanye teroris melawan Turki selama lebih dari 30 tahun, di mana lebih dari 40.000 orang telah terbunuh.

Kelompok ini juga terlibat dalam pembuatan obat terlarang dan perdagangan manusia.

Pada bulan Juli 2015, PKK melanjutkan kampanye bersenjata melawan Turki. Sejak itu, mereka bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 personil keamanan dan warga sipil Turki termasuk anak-anak.