Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin tidak mendukung rencana demonstrasi pada Jumat (29/9/2017). Menurut Ma’ruf, PKI sudah tidak ada di negeri ini. Tetapi, Presidium Alumni 212 tetap akan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Isu yang mereka usung, selain menolak PKI adalah menolak Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif dalam jumpa pers di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Rabu (27/9/2017), mengatakan perrpu tersebut berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter. “Jika Perppu ini dipaksakan menjadi undang-undang dikhawatirkan berpotensi menjadi alat pembungkaman ormas Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah tanpa melalui jalur pengadilan,” tutur dia. Slamet kemudian menyebut indikasi kebangkitan PKI, di antaranya banyak seminar yang mengangkat isu PKI.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, menanggapi rencana demonstrasi untuk sekian kalinya oleh ormas tersebut. Dia menyayangkan aksi penggerakan masyarakat yang bernuansa politik ini kembali berlangsung. Hendardi juga menganggap aksi di depan gedung DPR MPR salah alamat. “Mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum,” katanya dalam keteranganya yang diterima kumparan.com, Selasa (26/9).

Sedangkan mengenai kebangkitan PKI, Hendardi mengatakan isu tersebut tidak berdasar. “Isu kebangkitan PKI, apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata,” ujarnya.

Berikut SIARAN PERS Hendardi, Ketua SETARA Institute, 26/9/2017:

1. Rencana Aksi Bela Islam 299 pada 29 September 2017 oleh Presidium Alumni 212, yang menolak Perppu 2/2017 tentang Perubahahan UU 17/2013 tentang Ormas dan menolak kebangkitan PKI secara normatif adalah hal yang wajar sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meskipun demikian, sangat disayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum. Sementara untuk isu kebangkitan PKI, apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata.

2. Mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang a politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok. Apa yang dilakukan oleh Presidium Alumni 212 adalah gerakan politik bukan gerakan dakwah keagamaan, apalagi sebagai bentuk jihad. Mobilisasi massa secara terus menerus juga melahirkan teror atas ketertiban sosial dan security high cost, karena bukan hanya biaya pengamanan yang diperlukan tetapi juga dampak yang ditimbulkannya yang menyebarkan kecemasan. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak perlu terlibat dalam gerakan politik ini.

3. Demonstrasi untuk mencapai tujuan politik sebagaimana dilakukan oleh kelompok 212 dan para pengendalinya adalah cara politik konvensional yang ingin merengkuh tujuan politik dan kekuasaan tanpa kerja keras, dan tidak mencerdaskan publik. Pada akhirnya gerakan ini sesungguhnya ditujukan untuk melemahkan kepemimpinan Jokowi dan secara bersamaan membuka peluang kandidat lain mulus melenggang ke tampuk kekuasaan dengan dukungan emosional pemilih yang telah dikonsolidasikan, melalui isu-isu irrasional dan aksi-aksi yang mengatasnamakan agama.

4. Ada banyak cara membela Islam dan kemanusiaan termasuk jihad yang dibutuhkan saat ini. Membela Islam adalah membela nilai-nilai Islam itu menjiwai prilaku dan keberpihakan umat pada nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dibanding harus terus menjadi buih di tengah kehendak segelintir tokoh untuk menguasai ruang publik Indonesia, sebaiknya energi umat diarahkan untuk membela kemanusiaan, memerangi prilaku korupsi, kebodohan, dan kemiskinan.