Metrotvnews.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait pengadaan 5.000 pucuk senjata ilegal. Padahal sebelumnya Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan dirinya, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait persoalan ini.


'Tidak belum mengobrol,' kata Gatot di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.


Gatot mengatakan permasalahan ini hanya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahuinya. Apakah ada miskomunikasi atau tidak, Presiden Jokowi menurut Gatot bisa menilainya. Sehingga ia tidak mempermasalahkan pernyataan Menkopolhukam yang menyebut adanya miskomunikasi dari masalah ini.


'Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya dan itu saya pegang. Menteri lihat dengan cara saya ada miskomunikasi, saya terima. Atasan saya kok, kenapa?' kata Gatot.


Namun demikian ia mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Menhan dan Menko Polhukam. 'Baik-baik saja. Justru saya tidak bicara itu karena saya baik-baik saja. Tapi saya sampaikan dalam satu negara yang ada aturan. Saya hanya ingin luruskan saja,' katanya.


Di sisi lain, banyak pihak menilai pernyataan Gatot bermuatan politis. Menanggapi ini, Gatot membantahnya. Ia mengaku akan terlihat bodoh oleh para politisi jika ia bermain politik dengan pernyataannya terkait isu pembelian ribuan pucuk senjata ilegal.


'Di sini (DPR) tempat banyak orang politik kan. Kalau orang politik sini akan lihat bodoh, yang saya lakukan. Konstituen saya akan kabur sebagian. Buktinya banyak berseberangan. Kalau saya politik, ya baik-baik saja. Oh kamu baik-baik,' pungkasnya.


Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.


Wiranto kemudian menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.


Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). Mereka membenarkan adanya pembelian senjata. Namun jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek.


Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk BIN.


'Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus),' ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.


 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/peristiw...senjata-ilegal

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Cerita Menhan Punya Empat Asisten untuk Baca Surat

- Kalla Tegaskan hanya Presiden Berhak Menilai Kinerja Panglima

- Presiden Sudah Tahu Kisruh Pembelian Senjata