RMOL. Isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang direspon dengan kegiatan nonton bersama Film G30S/PKI menunjukkan rendahnya kepekaan sebagian anak bangsa.

Pemerhati politik Herman Dirgantara mengakui jika publik terbelah menanggapi imbauan menonton film tersebut. Ada yang pro, namun tidak sedikit yang kontra. 

"Jangan lupa, penayangan massal Film G30S/PKI sempat disepakati dihentikan pasca reformasi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/9).    

Herman mengatakan, penghentian pemutaran film yang menjadi tontonan wajib di era Orde Baru itu berdasarkan inisiasi tiga tokoh penting yakni mantan Kepala Staf AU Saleh Basarah, mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono. 

"Apa maknanya, agar terjadi dulu pembuktian sejarah dan memuluskan upaya rekonsiliasi nasional," ujarnya. 

Dirinya menambahkan, kegiatan nonton bersama G30S/PKI sah-sah saja dilakukan. Asalkan tetap memberi ruang terbuka bagi banyak pihak dalam mengkritisi film tersebut.

"Tendensinya mungkin sekali berkaitan dengan hajatan politik 2018 dan terutama di 2019. Maka kalau ada nobar film itu ya silakan juga diberi ruang untuk mengkritisinya. Kemudian harusnya berimbang, kenapa tidak dibuat juga film tentang bahaya radikalisme dan khilafah," tegas Herman yang juga peneliti di Indo Survey & Strategy. 

Courtesy : http://politik.rmol.co/read/2017/09/...-Dan-Khilafah-