Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut terdapat kemungkinan mengalami selisih ketidaksesuaian (mismatch) antara iuran yang didapat dengan biaya manfaat yang harus dikeluarkan sehingga menyebabkan defisit.
Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengungkapkan, selisih anggaran tersebut terjadi lantaran nilai iuran yang jauh di bawah standar yang ditetapkan.
Bahkan, kata Bayu, selisih tersebut bisa menyebabkan BPJS Kesehatan menelan defisit anggaran hingga Rp 9 triliun.
"Ada ketidakseimbangan antara iuran dan pemakaian. Perhitungan kami ini bisa defisit sampai Rp9 triliun,"kata Bayu di Gedung Kementerian Perdagangan, Senin (25/9).
Defisit ini sendiri, diakui Bayu diketahui dari hasil perhitungan aktuaria mengenai tarif iuran yang ideal.
Dari perhitungan saat ini, lembaga pelayanan kesehatan masyarakat itu justru diketahui harus menanggung mismatch karena tarif iuran yang tidak mencapai keekonomian, khususnya untuk peserta golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Perkiraan dari perhitungan, prediksi defisit mencapai Rp9 triliun. Ini kami tahu dari hasil hitung aktuaria dan akademisi, jelas bahwa dari awalnya sudah diperhitungkan akan terjadi ketidakseimbangan," kata Bayu.
Oleh karena itu, Bayu pun berharap agar pemerintah bisa segera membantu menutupi polemik defisit anggaran yang secara terus menerus dialami oleh lembaga bantuan kesehatan ini.
"Kami minta bantuan pemerintah saja agar bisa menutup kemungkinan defisit ini," kata Bayu.
