Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memastikan total utang pemerintah hingga akhir 2018 tembus Rp 4.000 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Erwin Ginting saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Sekitar Rp 4.200-an di akhir 2018," kata dia.

Per akhir Agustus 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.825,79 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 45,81 triliun, dibandingkan jumlah di Juli 2017 yang sebesar Rp 3.779,98 triliun.

Total utang pemerintah yang mencapai Rp 4.200-an triliun ini sudah termasuk hitungan utang di dalam APBN-P 2017 yang sekitar Rp 427 triliun, dan tambahan utang di tahun depan yang mencapai Rp 399 triliun.

Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan tambahan utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.

Kesepakatan tersebut, merupakan kesepakatan untuk membahas lebih dalam terkait dengan pembiayaan pinjaman alias utang di 2018 sebesar Rp 399,2 triliun dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI.

"Utang neto di APBN-P 2017 (outlook defisit 2,67% sama dengan Rp 427 triliun, utang akhir 2017 diperkirakan Rp 3.897 triliun," jelas Erwin.