Menkopolhukam Wiranto angkat bicara untuk mengakhiri informasi yang disampaikan Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, terkait adanya institusi yang membeli 5.000 senjata dari luar negeri. Wiranto menyebut informasi yang betul senjata itu untuk sekolah intelijen BIN.

"Informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI Polri akan membeli 5.000 pucuk senjata, ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," ucap Wiranto memulai jumpa persnya di Kemenkopolhukam, Jakarta, Minggu (24/9).

"Apakah ini karena keadaaan Indonesia genting, ada kekuatan yang ingin seperti tahun dulu melakukan aksi mengganggu keamanan," imbuhnya.

Wiranto mengatakan bahwa simpang siur informasi itu terjadi karena ada masalah komunikasi. Dia telah memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

"Setelah saya cek ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad yang diperuntukkan sekolah intelijen BIN," ujarnya.
Wiranto menegaskan bahwa senjata itu bukan dari luar negeri, namun dipesan dari Pindad. Senjata juga bukan untuk institusi di luar kontrol pemerintah, namun dipastikan untuk sekolah intelijen BIN.

"Pembelian atau pengadaan dari Pindad untuk senjata yang bukan standar TNI perlu minta izin. Bukan dari Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri dan sudah dilakukan," kata Wiranto.

"Karena itu kalau ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden dan sebagainya, saya kira prosedur pembelian senjata jenis ini spesifik tidak perlu kebijakan Presiden khusus," tegasnya.
Dengan begitu, Wiranto berharap polemik soal ini harus diakhiri. "Ini penjelasan saya, mudah-mudahan publik bisa terima dan tidak perlu diperpanjang," tutupnya.