WARTA KOTA, GAMBIR -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta lekas panik begitu DPRD mengembuskan isu penurunan Pendapatan lewat skema pemotongan tunjangan kerja daerah (TKD).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, menceritakan, ponselnya lekas kebanjiran telepon dan pesan singkat dari PNS yang panik.
"Ada banyak sekali yang telepon maupun kirim pesan singkat ke saya. Cukup terguncang psikis mereka (PNS /ASN)," kata Syarif ketika dihubungi Wartakotalive.com, Sabtu (23/9/2017).

Beberapa dari mereka bahkan ada pula jadi yang curhat soal banyaknya kebutuhan dan tingginya biaya hidup di Jakarta.
Tapi ada pula dari PNS yang setuju dengan pemotongan TKD untuk orang-orang yang tantangan pekerjaannya kurang tapi bergaji setara dengan yang tantangan pekerjaannya tinggi.
"Jadi memang ada yang pro dan kontra," kata Syarif.

Syarif menjelaskan pemotongan TKD ini tak membabi buta atau menyasar seluruh PNS.
Makanya akan dikaji ulang berdasarkan 4 unsur, yakni daftar urutan kepangkatan (DUK), eselon, masa kerja, dan tantangan kerja.Jadi akan ada PNS yang nantinya mendapatkan TKD kecil dan ada pula yang tinggi karena 4 unsur tadi lebih jauh di atas PNS baru.

Saat ini, kata Syarif, seorang PNS baru golongan 3A di Jakarta bisa lekas mengantungi pendapatan Rp 17 juta."Ini kan nggak adil juga. Masa pendapatannya nggak jauh dari Lurah yang sudah sekian tahun menjabat. Lurah di Jakarta itu pendapatannya Rp 23 juta," ucap Syarif.
Makanya hal itu perlu diatur ulang berdasarkan 4 unsur tadi sebagai dasar perhitungan.
"Kan nggak mungkin juga PNS yang kerjanya di balik meja tantangan kerjanya rendah lalu pendapatannya disamakan dengan petugas pemadam kebakaran yang kerjanya penuh risiko," jelas Syarif.

http://wartakota.tribunnews.com/2017...singkat?page=2

PANIK pak, gubernur baru tunjangan dipotong