Merdeka.com - Dalam menangani kasus korupsi, Densus Anti Korupsi bentukan Polri akan diberikan kewenangan sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian kewenangan ini disebut-sebut sudah didukung DPR RI.

"Silakan ini kewenangan UU dan polisi diberikan porsi yang disamakan hampir dengan KPK walaupun sistemnya tidak sama persis," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (22/9).

Namun Rikwanto menggarisbawahi bahwa pemberian kewenangan kepada Densus Anti Korupsi untuk menyaingi KPK yang selama ini telah gencar melakukan penindakan korupsi. Wewenang untuk menangani kasus korupsi sesungguhnya sudah di tangan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor). Hanya saja dengan keberadaan densus ini bisa menguatkan penindakan korupsi yang dilakukan kepolisian.

"Yang menangani korupsi kan di UU sudah ada kepolisian dan kejaksaan, kemudian muncul KPK, jadi ada tiga institusi kan? sekarang di kepolisian ditingkatkan lagi supaya lebuh tajam dengan banyaknya anggaran yang dikucurkan dengan operasional yang indeksnya lebih dinaikkan lagi," ujar Rikwanto.

"Jadi jangan bicara nanti kompetitor atau kompetisi, engga. Jadi semua kita harus sinergi, sama-sama menyamakan langkah untuk melawan korupsi dan menindak atau mencegah korupsi itu sendiri," tegasnya.

Densus Anti Korupsi ini diwacanakan mulai terbentuk 2018. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 975 miliar yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut akan dibagi dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polda.

"Besaran anggaran Rp 975 miliar yang diajukan sementara ini, itu untuk pekerjaan operasional di tingkat mabes dan polda," kata Rikwanto.

https://m.merdeka.com/peristiwa/dens...perti-kpk.html

Akan banyak konflik kepentingan