Pegiat Insititute Criminal and Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanyakan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta peristiwa Gerakan 30 September dibuat film dengan versi terbaru. Menurutnya, film yang dimaksud bisa dibuat apabila pemerintah mendapati temuan baru dalam Tragedi 1965.

"Kalau kita masih belum bisa menemukan konteks dan fakta baru terkait peristiwa '65 itu, untuk apa membuat film versi baru tentang G30S,"kata Erasmus saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/8).

Erasmus mengingatkan, Presiden Jokowi punya janji menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Karena itu Jokowi diminta lebih dulu menyelesaikan penelusuran fakta Tragedi 1965 terlebih dahulu sebelum ada film G30S dengan versi baru.

Erasmus menolak ide penayangan kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI karena film itu sarat muatan politik Orde Baru.

Erasmus mengingatkan, film tersebut merupakan produk yang dibuat saat Soeharto berkuasa. Rezim kala itu menggunakan film sebagai propaganda kepemimpinan orde baru.

"Jelas enggak setuju. Itu (film G30S/PKI) propaganda dan hasil rezim yang diduga pada saat itu terlibat dalam kekerasan 1965," kata Erasmus.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan pentingnya menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja menurutnya, perlu ada film baru bertema sama agar mudah diterima generasi milenial.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9), dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara.