Jakarta - Tere Liye mengungkapkan protes yang cukup keras tentang perlakuan pajak di Indonesia. Ia bahkan berani memutuskan tidak lagi menerbitkan buku ke depannya.

Aksi protes Tere Liye ternyata mendapat sambutan banyak pihak. Terutama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memiliki kewenangan atas persoalan pajak di Indonesia. Ia terhenyak atas keputusan yang diambil oleh Tere Liye.

Menurut Sri Mulyani, Tere Liye memahami kebijakan pajak di Indonesia. Apalagi penulis Hafalan Shalat Delisa tersebut ternyata adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sama seperti Sri Mulyani.

"Tere Liye memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk beluk perpajakan. Bangga saya punya teman alumni FEUI yang tidak hanya pintar substansi ekonomi dan perpajakan tetapi juga piawai serta indah dalam menulis cerita," tulis Sri Mulyani saat membalas salah satu komentar di akun Instagram, Senin (11/9/2017).

Sri Mulyani menyatakan, yang diharapkan Tere Liye adalah dalam penghitungan pajak dapat sekaligus memasukkan komponen jerih payah serta biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan.

Pemerintah telah memberikan akomodasi melalui mekanisme norma. Norma yaitu suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Namun Tere Liye menilai masih ada biaya lainnya dalam pembuatan buku.

Sri Mulyani berkomitmen untuk terus menciptakan kebijakan yang adil, seperti yang diharapkan Tere Liye. Walaupun tidak mudah. Pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan, misalnya konsistensi, keadilan, dan persamaan perlakuan antara pelaku pajak versus tujuan pemihakan atau afirmatif. (mkj/mkj)

Diprotes Tere Liye, Sri Mulyani Evaluasi Pajak Profesi

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung melakukan pembenahan administrasi perpajakan usai adanya protes dari penulis kondang Tere Liye yang mengaku adanya ketidakadilan untuk pengenaan pajak bagi pekerja profesi penulis.

Sri Mulyani juga telah meminta kepada tim Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan untuk melakukan berbagai kajian dan formulasi.

"Jangan sampai kita membuat berbagai macam kebijakan yang kemudian begitu rumit dan kemudian bisa mengurangi kemampuan kita untuk menjalankan," kata Sri Mulyani usai acara Seminar Nasional LPEM UI di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Baca juga: Tak Hanya Tere Liye, Artis dan Profesi Lain Juga Bernasib Sama

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengaku, pemerintah akan terus berhati-hati dalam melakukan kajian terkait dengan pajak bagi profesi, bahkan pemerintah juga akan mendengar, merespon segala bentuk kebutuhan macam-macam profesi agar proses administrasi tidak lagi dianggap rumit.

Baca juga: Satu Almamater, Sri Mulyani Lempar Pujian ke Tere Liye

Bahkan, dalam waktu dekat dirinya dan Ditjen Pajak juga akan menggelar pertemuan bersama para pelaku profesi kreatif di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut akan membahas terkait dengan pajak yang berlaku bagi pekerja profesi, bukan hanya penulis, tetapi juga profesi lain.

"Jadi kita liat saja, kalau timnya sudah selesai untuk memberikan beberapa rekomendasi untuk pajak profesi ini," ungkap dia. (mkj/mkj)

https://finance.detik.com/berita-eko...-pajak-profesi