Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan sikap terkait wacana pembekuan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya wacana pembekuan KPK petama kali diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR kepada KPK dari Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat.

“Bersikap bisa disampaikan secara lisan bahwa enggak setuju (wacana pembekuan KPK). Jangankan dibekukan, kewenangan KPK dipangkas saja udah enggak setuju,” kata Ray Rangkuti saat ditemui di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Menurut dia, pernyataan tersebut perlu dilayangkan Jokowi supaya tidak menyulitkan dirinya di kemudian hari. Lagipula, anggota Pansus Hak Angket pasti tengah menunggu sikap Pak Presiden.

“Harus bersikap dari sekarang, harus diperlihatkan sekarang. Supaya sinyal ke pansus yang rata-rata partai pengusung beliau, supaya enggak menyulitkan dirinya,” ujar dia.

“Kalau disebut nanti di DPR rekomendasinya, kewenangan dicabut, yang kena nanti presiden,” lanjut dia.

Selain itu, sikap presiden menolak wacana pembekuan KPK perlu diungkapkan demi memastikan pemerintah Indonesia komitmen memberantas korupsi.

Jika ucapan penolakan lama diungkap, maka akan terjadi prasangka di masyarakat bawah. Prasangka itu berupa pertanyaan akan keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

“Presiden setuju atau enggak. Daripada harus panjang-panjang berdebat yang akan memunculkan imajinasi orang. Bahwa sebetulnya presiden pro atau anti terhadap koruptor sih. Lebih baik bersikap dari sekarang. Dan itu akan meredam isu-isu yang lebih jauh berkembang,” sindir Ray Rangkuti.

Hingga kini, Jokowi masih diam saja menanggapi upaya pelemahan kepada KPK. Padahal mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mengucapkan segala pelemahan apapun kepada KPK tidak bisa diterima.

“Misalnya bilang ‘saya enggak setuju kewenangan penuntutan KPK dicabut’, misalnya ya ini. ‘Saya enggak setuju apalagi kalau KPK dibekukan’. Ngomong itu dong. Seenggaknya ngomong itu,” tandasnya.