Oleh Arthur Gideon pada 07 Sep 2017, 12:13 WIB



Liputan6.com, Jakarta - Mahalnya harga material membuat harga rumah semakin tak terjangkau oleh rakyat. Mahalnya harga material ini menyuburkan praktik-praktik pembangunan perumahan yang penuh dengan siasat pemasaran tidak bertanggung jawab dan merugikan karena terkadang membuat kualitas rumah menjadi rendah.

Pakar kehutanan dan pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengatakan, mahalnya harga material ini juga menimbulkan efek persaingan usaha yang tidak sehat. "Akhirnya, kapitalisasi usaha perumahan hanya dikuasai oleh para pemilik modal besar yang kemudian pada suatu fase menjadi sangat greedy untuk menguasai lahan, pasar dan mendikte harga perumahan," kata Ricky dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9/2017). 
Ia melanjutkan, selama ini bahan pembangunan atau material rumah sudah menjauh dari bahan kayu. Padahal sebenarnya kayu memiliki peran yang besar. Dalam kurun lima dekade, unsur wood-based industrydi Indonesia justru diabaikan.

"Atas dasar isu lingkungan, kita semua telah gegabah dalam membangun sektor kehutanan kita yang menjadi sumber material penting, murah dan bersifat renewable untuk membangun rumah bagi rakyat," tegas Ricky.

Dalam konteks membangkitkan wood-based-home-development, tidak perlu ada keraguan bahwa Indonesia memiliki potensi kayu yang lebih dari cukup untuk dipakai membangun perumahan rakyat setiap tahun. 

Ia mengingatkan, jika dahulu kebutuhan kayu pertukangan selalu diorientasikan untuk dipasok melalui skema hard-wood yang umumnya menjadi ciri utama dari produk hutan alam, maka saat ini berbagai teknologi desain konstruksi, teknologi wood-compound, serta pengawetan kayu telah maju sangat pesat untuk mencapai efisiensi penggunaaan kayu secara luas dan murah.

"Jadi, tidak ada alasan lagi menafikan manfaat besar kayu dalam menyokong perumahan," jelas dia.

Untuk memberdayakan sektor kehutanan bagi pembangunan perumahan rakyat, empat hal penting mendesak dilakukan dan diterapkan secara konsisten yaitu kebijakan kehutanan, kebijakan tata ruang, kebijakan ekonomi kerakyatan, serta mendesain program transisi yang masif serta terukur.

Empat hal itu, ditegaskan Ricky, bukan hanya penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam mendesain rencana kerja mereka secara berkelanjutan dan pasti, terutama berkaitan sokongan industri dan teknologi kayu, melainkan juga sangat diperlukan untuk mengangtisipasi cepatnya pertumbuhan populasi dan berbagai kebutuhannya.

Sumber: http://m.liputan6.com/bisnis/read/30...erus-melambung

Aku mau pindah ke..........