JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Jakarta ditargetkan bebas dari kawasan kumuh paling lambat pada 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100.

Program 100-0-100 yaitu program pengembang permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta.

Berdasarkan data Kempupera, saat ini Indonesia memiliki 37.407 hektar kawasan permukiman kumuh, selanjutnya dalam hal pelayanan air minum, pemerintahan telah menyediakan akses air minum 67,7 persen penduduk. Sedangkan akses pelayanan terhadap sanitasi baru mencapai 59,7 persen penduduk.

Nantinya, para penghuni di permukiman kumuh, akan direlokasi ke rusunawa.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, Pemprov DKI akan memutakhirkan data kawasan kumuh di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk pemetaan kawasan kumuh yang akan diperbaiki menjadi kawasan yang baik dan layak huni.

"Di mana lokasinya, statusnya, karakter lokal, potensi, sampai jumlah penduduknya berapa. Data itu harus rampung dalam waktu singkat. Karena targetnya 2019, Jakarta bebas kawasan kumuh,” ujar Djarot.

Permukiman kumuh selanjutnya akan fokus ke program sanitasi dan penyediaan air bersih. Biasanya, permukiman kumuh selalu identik dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi.

Semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas tingkat hunian warga yang tinggal di permukiman kumuh. Misalnya, dari yang banjir menjadi tidak banjir lagi. GAR

Sumber

Sang legenda pak Basuki Tjahaja Purnama sdh menjadi pelopor agar jakarta bs terbebas dr kawasan kumuh,
skrg semua tergantung gubernur oke ocret pilihan 58% warga yg "jenius" dgn slogannya membangun tanpa menggusur