Kapolri Khawatir Isu Rohingya Jadi Komoditas Politik
Oleh Alex H

Sumber

JAKARTA (!) – Aksi unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan pada umat muslim Rohingya tidak perlu berlebihan, apalagi dimanfaatkan untuk mendeskreditkan pemerintah.

“Pemerintah sudah membantu maksimal muslim Rohingya melalui upaya diplomasi penghentian kekerasan dan pemberian bantuan kemanusiaan melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah ormas Islam Indonesia yang difasilitasi Kemenlu,” kata Kapolri Jenderal Pol H. Tito Karnavian, Rabu (6/9).

Kapolri sendiri prihatin dengan kondisi umat Muslim Rohingya dan menuntut penyelesaian yang baik oleh pemerintah Myanmar.

“Keprihatinan itu memang perlu disuarakan agar didengar oleh pemerintah dan militer Myanmar serta komunitas internasional,” ujarnya.

Meski demikian, tutur Kapolri, aksi itu tidak perlu dilakukan secara berlebihan, seperti menyerang kedutaan besar dengan kekerasan, bom molotov atau demo di Candi Borobudur.

“Candi Borobudur ini merupakan obyek wisata internasional dan kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Tito.



Terkait dengan isu Rohingya, Kapolri mengungkapkan ada temuan menarik dari seorang peneliti yang memantau komunikasi twitter di Indonesia menggunakan analysis opinion software.

Dalam penelitian tersebut, ungkap Tito, isu Rohingya ini lebih banyak dikaitkan dengan pemerintah dan Presiden Jokowi dibanding ke penguasa Myanmar.

Ini mengindikasikan bahwa isu Rohingya dimunculkan untuk membangun sentimen Islam yang antipati kepada pemerintah dan Presiden Jokowi daripada menyerang ke pemerintah Myanmar sendiri.

“Artinya ada yang mendesain isu ini dijadikan komoditas untuk mendelegitimasi pemerintah. Meskipun cukup banyak yang murni menyuarakan kepedulian terhadap umat muslim Rohingya di Myanmar,” ungkap Kapolri.