KONFLIK bersenjata di Yaman yang semakin besar adalah hasil dari gejolak sebelumnya yang terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini jika dicari awal mulanya adalah dampak dari gelombang Arab Spring yang terjadi pada akhir 2010.

Gelombang Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah bermula dari ketidakpuasan warga negara-negara Arab terhadap pemerintah mereka. Gelombang protes yang pertama pecah di Tunisia pada Desember 2010, kemudian menyebar ke negara Arab lainnya.

7 Januari 2011, gelombang protes mencapai Yaman. Warga menuntut turunnya Presiden Yaman saat itu, Ali Abdullah Saleh. Protes-protes yang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatan.

Perang Saudara Yaman terjadi saat ini, antara dua pihak yang masing-masing mengkaim sebagai pemerintah Yaman yang sah. Pihak pertama mendukung pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi dan berbasis di Aden, dan pihak yang lain mendukung pemerintah Komite Revolusi yang dibentuk oleh kelompok Hutsi dan didukung oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang sejak Januari 2015 menguasai ibukota Sana'a. Selain itu, kelompok Al-Qaeda di Semenanjung Arabia dan ISIS juga menguasai beberapa wilayah di pedalaman dan sekitar garis pantai Yaman.

Pada 25 Maret 2015, Presiden Hadi melarikan diri dari Yaman, dan koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan militer untuk mendukung kelompok pendukung Hadi.

• Pemerintahan Presiden Hadi:

1. Arab Saudi (pemimpin koalisi)
   
2. Bahrain
   
3. Kuwait
   
4. Uni Emirat Arab
   
5. Mesir
   
6. Yordania
   
7. Maroko
   
8. Sudan
   

• Pemerintah Komite Revolusi:

1. Milisi Hutsi
   
2. Angkatan Bersenjata Yaman (pro-eks-Presiden Saleh dan pro-Hutsi)
   
3. Iran (Dituduh)
   

- Korban tewas telah melewati 10ribu orang
- Kantor bantuan kemanusiaan PBB mengatakan 40.000 orang juga terluka parah dalam konflik tersebut sementara 10 juta lebih membutuhkan 'bantuan mendesak', terutama medis dan obat-obatan.
- 3 juta lebih mengungsi ke berbagai daerah dan negara
- Jutaan lainnya membutuhkan perlindungan mendesak.

“Krisis kemanusiaan terbesar di dunia bukanlah di Suriah, tapi di Yaman.” Demikian kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyoroti konsekuensi serius dari konflik yang terus berkecamuk di Yaman.

Perang dan dampak perekonomin Yaman menyeret negara miskin tersebut ke keadaan darurat keamanan pangan terbesar di dunia.

Jumlah korban tewas wabah kolera di Yaman melonjak menjadi 1.500 jiwa, menurut data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Sabtu 1 Juli 2017.

Nevio Zagaria dari WHO mengatakan kolera mewabah karena banyak infrastruktur Yaman yang hancur sejak perang berkecamuk lebih dari dua tahun lalu. Kolera pun menyebar dengan cepat di tengah buruknya sanitasi Yaman.

Berbicara dalam konferensi pers gabungan dengan perwakilan PBB dan Bank Dunia, seperti dikutip Guardian, Minggu 2 Juli 2017, Zagaria menyebut ada 246 ribu kasus kolera di Yaman hingga 30 Juni kemarin.

Menurut LSM Save The Children kasus kolera menyebar 46% ke anak di bawah usia 15 tahun. Yaman, negara paling miskin di kawasan ini bahkan sebelum perang pecah, kini berada di ambang “keruntuhan total,” kata Grant Pritchard, direktur negara Yaman Save the Children.

Sekretaris Jenderal PBB turut mengecam seluruh pihak di Yaman, baik pasukan Liga Arab yang berusaha melindungi pemerintah sah maupun pemberontak Houthi dari kalangan Syiah. Dia prihatin karena laporan kematian warga sipil meningkat setelah invasi Saudi dan 9 negara lainnya dimulai.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam secara umum semua pihak yang terlibat dalam konflik yaman. Terlebih kepada koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman yang telah banyak menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak," kata juru bicara PBB.

"Lebih parahnya lagi, 62 anak tewas selama serangan empat hari terakhir, sementara 30 balita lainnya terluka akibat serbuan jet yang digalang Arab Saudi tersebut". (merdeka.com)

Koordinator Kemanusiaan PBB di Yaman, Jamie McGoldrick, menyebut insiden itu sebagai sebuah contoh kebrutalan konflik. "Seluruh pihak dalam konflik tidak peduli pada perlindungan warga sipil.