Yang akan dilakukan Jokowi untuk Rohingya
4 September 2017


Yang akan dilakukan Jokowi untuk Rohingya"I don't think nations can stand aside for ethnic cleansing and genocide." - John Major

Desakan dan kecaman dari berbagai penjuru dunia untuk menghentikan kejahatan manusia di kawasan Rakhine, Myanmar terhadap pemberangusan etnis minoritas Rohingya terus bergaung, tidak terkecuali datang dari Indonesia. Namun, hal itu menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup, diperlukan aksi nyata untuk melakukan upaya damai secara komprehensif.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman-kecaman, dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (3/9/2017

Menurutnya, ia telah melakukan beberapa langkah guna membantu meredam konflik tersebut mulai dari menugaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan berbagai pihak, di antaranya yakni, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan.

"Sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Kepedulian secara kongkret oleh Negara juga dibuktikan dengan mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan sebanyak 10 kontainer sejak bulan Januari dan Februari lalu.

"Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State, dan Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik (bagi kaum Minoritas Rohingya)," katanya.

Selain menugaskan Retno LP Marsudi untuk lawatan ke Myanmar, Presiden juga menugaskannya untuk berkunjung ke Dhaka, Bangladesh.

"Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan," ujarnya.

Menlu Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada hari ini, Senin (4/9) di Myanmar.

Keduanya sudah pernah bertemu di Myanmar pada 6 Desember 2016 dan pada 19 Desember 2016.

Ketiga pertemuan itu membahas agenda solusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat etnis Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine (atau biasa pula disebut Arakan).

Kabar terkini

Pada Jumat (25/8), sekelompok gerilyawan Rohingya mencoba membalas kebrutalan tentara dan militan Budha dengan menyerang lebih dari 30 pos polisi di Rakhine utara hingga menewaskan 12 orang. Puluhan militan dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut dan bentrokan lain sesudahnya.

Sebagai balasan, tentara pemerintah dan militan Budha dilaporkan menyerang sejumlah warga sipil Rohingya hingga menyebabkan korban berjatuhan.

Organisasi "Human Rights Watch" mengatakan berdasarkan data satelit menunjukkan kebakaran di setidaknya 10 wilayah. Pemerintah mengatakan bahwa militan membakar desa-desa kaum minoritas, sementara para gerilyawan mengaitkan kebakaran tersebut dengan pasukan keamanan dan umat Buddha setempat.

Jumlah warga Rohingya yang berupaya menyelamatkan diri ke Bangladesh terus meningkat. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM mengatakan hingga Rabu (30/8), sekitar 18.500 orang Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak, melarikan diri ke Bangladesh. Namun pasukan Bangladesh disebut menghalangi para penduduk Rohingya itu menyebrang ke Bangladesh

Aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar meledak pada 2012 yang dilakukan oleh pemerintah Myanma. Pemerintah Myanmar yang dikuasai junta militer lalu membuat sensus penduduk mulai 30 Maret 2014 dan berlangsung selama 12 hari namun ternyata tidak mendata masyarakat etnis muslim Rohingya. Dalam sensus itu, dicantumkan kode nomor etnis yang resmi diakui pemerintah tanpa etnis Rohingya.

Penduduk Myanmar dalam sensus menyebutkan bahwa masyarakat beragama Islam berjumlah 2,3 persen dari total penduduk Myanmar dan tersebar di seluruh negara bagian. Namun mereka bukan berasal dari Muslim Rohingya karena pemerintah Myanmar tidak mendata etnis Muslim Rohingya.

Pemerintah Myanmar kerap berkilah bahwa penduduk Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh dan mengingkari hak kewarganegaraan mereka, walaupun banyak etnis Rohingya yang mengatakan bahwa mereka telah menetap di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka pun tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, dan gerakan dan akses mereka terhadap pekerjaan sangat dibatasi.
http://rimanews.com/ideas/politics/r...ntuk-Rohingya/

--------------------------

Selamatkan dulu korban, setidaknya hentikan pembantaian lebih lanjut. Senioritas Indonesia di kawasan Asia Tenggara, seharusnya bisa digunakan pemerintah RI untuk "menekan" Pemerintah Myanmar agar bisa melalukan semua itu.

: