Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas atas tragedi 'genosida' Rohingya di Myanmar. Presiden Joko Widodo bahkan diminta untuk mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia.

"Meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia dan menutup kedutaanya,"ujar Slamet dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (2/9).

Slamet juga menyerukan kepada umat muslim untuk mendukung aksi unjuk rasa dengan tuntutan mengusir Dubes Myanmar. Sebab, menurut dia, Myanmar telah melakukan tindakan keji, yakni genosida terhadap muslim Rohingya.

"Meminta umat Islam untuk mendukung aksi turun ke jalan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia," ujar Slamet.

Lebih dari itu, lanjut Slamet, pihaknya mengutuk keras perlakuan biadab pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim Rohingnya. Karenanya guna menghentikan tindakan diskriminatif dan perbuatan keji terhadap muslim Rohingya, Alumni 212 menyerukan kepada ASEAN untuk melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi berat kepada pemerintah Myanmar.

Bahkan, Alumni 212 juga meminta kepada Komisi HAM PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi. Termasuk juga menuntut PBB melakukan embargo kepada rezim Aung San Suu Kyi.

"Kami juga meminta kepada komisi nobel perdamaian PBB untuk mencabut hadiah nobel yang diterima oleh Aung San Suu Kyi pada tahun 2012," ujar Slamet yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu.

Alumni 212 juga menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya umat Islam untuk melakukan aksi penggalangan dana guna membantu meringankan penderitaan umat Islam Rohingnya.

"Kami juga menolak dengan tegas pernyataan forum Budha Indonesia yang menyatakan bahwa krisis Rohingnya tidak ada kaitanya dengan agama dan etnis tertentu," kata Slamet.