Dana parpol, investasi politik Jokowi-Sri Mulyani?
31 Agustus 2017


Pemerintah telah resmi menyetujui kenaikan dana Parpol 10 kali lipat dari nilai sebelumnya Rp 108 menjadi Rp 1000 persuara. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut juga tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 yang juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun menilai kenaikan dana parpol merupakan sebuah cara kongkalikong antara pihak penguasa dengan wakil rakyat.

"Tentu ini bukan peristiwa biasa tetapi episode penting sebuah pola transaksional antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif," ujarnya saat di hubungi rimanews.com, Rabu (30/08).

Menurutnya, melalui tangan panjang pemerintah tersebut, Parpol tidak lagi mengeluarkan modal yang banyak karena sudah di biayai oleh rakyat.

"Pertama, rezim politik (Pemerintah) menginginkan biaya parpol dibiayai rakyat melalui APBN dengan harapan biaya politik tidak banyak dikeluarkan dari kocek pribadi atau pemilik modal, sehingga meminimalisir praktik curang atau bahkan praktik koruptif dalam berpolitik," katanya.

"Spirit ini penting agar politik makin bersih dan parpol tidak dikendalikan pemilik modal," tambahnya.

Namun, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta ini juga mempertanyakan apakah jika dana parpol dinaikkan maka praktik korupsi bisa dihilangkan. Oleh karena itu ia menyarankan kepada parpol agar dalam mekanisme audit dana parpol perlu diperjelas, hal karena duit tersebut berasal dari rakyat (APBN) dan nilainya itu cukup menggiurkan yakni ratusan milyar dan tentu sangat berpotensi untuk dikorupsi.

Menurutnya, pemberian dana parpol sebenarnya merupakan pertaruhan akuntabilitas. "Kualitas kader parpol dan akuntabilitas parpol dipertaruhkan (dari Naiknya Dana Parpol red.)," ujarnya.

Suara kritis wakil rakyat melemah?

Selain itu, kenaikan dana parpol 10 persen juga dinilai untuk mengamankan jalannya pemerintahan Jokowi hingga 2019.

"Kedua, persetujuan pihak eksekutif (Presiden) yang direpresentasikan melalui persetujuan Mentri Keuangan atas kenaikan dana parpol, itu artinya ada kesepakatan politik antara Pemerintah dengan DPR. Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019," katanya.

Hal tersebut lantaran DPR merupakan wakil rakyat dan dari partai politik dan kalau memang itu benar terjadi artinya sampai 2019 kemungkinan besar rakyat hanya akan nonton drama politik saja.

"Secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada pilpres 2019," ujarnya.
Kenaikan dana parpol tersebut juga merupakan pemenuhan hak anggaran DPR yang memang sudah waktunya harus dikabulkan oleh pemerintah.

Ubedilah melanjutkan, pemenuhan dana parpol dari pemerintah biasanya juga dibarengi dengan harapan-harapan tertentu. "Seharusnya ada semacam pemahaman di kalangan anggota DPR bahwa naiknya dana parpol itu semata (merupakan) hak DPR, tetapi tidak menumpulkan fungsi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada wakil rakyat, meskipun telah mendapatkan suntikan dana 10 Kali lipat, seharusnya mereka tetap bersikap kritis. Hal tersebut lantaran DPR memiliki fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Pertanyaanya adalah bisakah DPR tetap kritis meski dana partainya dinaikan? Jawabanya adalah wallahu a'lam (hanya Tuhan yang tau), ada sedikit pesimisme, tetapi bolehlah kita beri sedikit harapan untuk DPR bersikap kritis. Meski harapan pada DPR itu seringkali dijawab dengan kepalsuan, sebelas dua belas dengan sejumlah pihak eksekutif yang juga sering 'PHP'," sindirnya.

Sekedar informasi, dengan keputusan tersebut dengan merujuk pada hasil pemilu 2014 maka kemungkinan tiga partai besar akan mendapat guyuran duit paling banyak. PDI Perjuangan akan mendapatkan dana kurang lebih 23 milyar, disusul Golkar sekitar 18 milyar dan Gerindra sekitar 14 milyar.
http://rimanews.com/ideas/politics/r...-Sri-Mulyani-/



----------------------------



Daripada dipasangkan dengan Sri Mulyani di Pilpres 2019 (yang kayaknya terkesan mau meniru SBY saat memasang Budiono sebagai wapresnya di Pilpres 2009), apa nggak lebih bagus dan lebih pas kalodipasngkan sama Puan aja yah?
Pasti PDIP dan Bunda Mega akan turun 'all out' mendukung Jokowi.