BUMN pilih beli saham Freeport dari pada dijual ke bursa

Beranda
Komunitas
News
Beritagar.id
BUMN pilih beli saham Freeport dari pada dijual ke bursa

MOD

BeritagarID

30-08-2017 11:54

BUMN pilih beli saham Freeport dari pada dijual ke bursa

Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) usai menjelaskan divestasi saham di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
PT Freeport Indonesia sudah sepakat untuk melepas saham mayoritasnya. Masalah yang masih tersisa adalah, bagaimana mekanisme penyerapan saham itu? Apakah diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dilepaskan ke lantai bursa?

Pemerintah Indonesia kini memiliki 9,36 persen saham Freeport. Artinya masih, ada sisa 41,64 persen saham yang akan dilepaskan Freeport-McMoran Inc, induk Freeport.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan ingin segera membeli saham itu. Entah dengan cara dicicil atau dibeli sekaligus.

"Kami mintanya secepat mungkin. Tahapannya, apakah 2 tahap atau 3 tahap, kalau bisa secepatnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/8/2017) seperti dikutip dari detikfinance.

Dari 41,64 persen saham yang ada, tidak seluruhnya diambil oleh holding pertambangan yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah.

Kementerian BUMN akan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membeli sisa saham Freeport. Lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemda bakal dimasukkan dalam konsorsium bersama holding BUMN pertambangan.

"Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemda yang akan menggunakan BUMN dan BUMD untuk mengambil (saham) itu," kata Katadata.co.id.

BUMN ingin dan siap membeli saham itu. Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan, sudah sejak tahun lalu menulis surat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa mereka berminat

Aloysius mengklaim, masalah uang, mereka membayar saham mayoritas tersebut. "Banyak bank siap menanggung (pembiayaan ambil alih saham Freeport Indonesia)," kata Aloysius, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/8/2017).

Sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO).

Menurut Direktur Utama BEI Tito Sulistio rakyat Indonesia adalah stakeholder terbesar. "Berikan dong kesempatan rakyat Indonesia untuk merasakan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan di pasar modal," ujarnya Rabu (30/8/2017) seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Tito bahkan menyarankan, investor asing tidak diperbolehkan membeli saham Freeport Indonesia setelah perusahaan tersebut IPO. Agar investor lokal mendapatkan kesempatan memiliki saham Freeport.

Tapi Pemerintah menolak usul ini. Pasalnya, saat divestasi tahun 1991, cara ini justru diakali. Saat itu, 9,36 persen saham Freeport yang dilepas lewat bursa dibeli oleh PT Indocopper Investama. Namun, setahun kemudian Freeport membelinya kembali melalui Bursa Efek Surabaya.

PT Indocopper lalu keluar dari bursa dan saham Freeport tak pernah beredar lagi di pasar modal Indonesia. "Kami tidak mau pengalaman seperti itu," ujar kata Fajar, Kamis (27/7/2017). Tito mengaku, saat itu sebagai Direktur Utama PT Indocopper Investama.

Dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi dan Penetapan Harga Saham Perusahaan Tambang disebutkan, divestasi saham lewat bursa adalah jalan terakhir.

Pemerintah lebih mengutamakan divestasi dilakukan lewat pembelian oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, baru perusahaan swasta nasional.