RILIS.ID, Jakarta— Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi tak harus khawatir mrasa sendirian. Pasalnya, pihak DPP Partai Golkar tidak lepas tangan membiarkannya menghadapi kasus hukum sendiri.

DPP Golkar akan tetap memberikan pendampingan hukum sesuai dengan aturan partai. Soal pendampingan hukum itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

"Pasti, kita tugaskan pada ketua bidang hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan sekaligus mengawal agar proses hukum pada fakta yang ada," kata Idrus Marham.

Perkembangan terakhir, pengurus pusat Partai Golkar telah meminta kepada DPD Golkar Jawa Tengah untuk memperjelas kasus yang menimpa Bunda Sita tersebut. Setelah itu, pihak Golkar akan mengadakan rapat untuk merespon OTT yang menimpa Wali Kota Tegal itu.

"DPP Golkar akan rapat terbatas pada korbid kepartaian yang melakukan kajian," jelas Idrus. Wali Kota Tegal yang merupakan kader partai berlambang pohon beringin itu terjaring OTT oleh KPK Selasa (29/8/2017).

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Brebes, Amir Mirza yang juga dicokok KPK dalam kaitan OTT yang dilakukan KPK langsung dipecat dari keanggotaan dan sebagai Ketua DPD. Sita dan Mirza sebelumnya dipastikan akan berpasangan dalam Pilwakot Tegal yang digelar 2018.

DPP Partai NasDem memecat Amir Mirza dengan menerbitkan surat pemberhentian dari anggota NasDem maupun sebagai Ketua DPD Partai NasDem Brebes.