jpnn.com, KENDAL - Massa gabungan warga Nahdlatul Ulama (NU), kiai, dan pelajar di Kabupaten Kendal, Jateng, menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan sekolah lima hari, kemarin.

Pantauan Radar Pekalongan (Jawa Pos Group), dalam aksinya ribuan massa itu membawa poster bernada menolak kebijakan sekolah lima hari alias full day school (FDS).

Seperti, poster yang dibawa para pelajar bergambar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bertuliskan "Terima Kasih Bapak Telah Membuat Kami Panas".

Selain itu ad, poster bertusliskan "Tolak FDS, Pk Ngaji Sore", dan poster "Pesantren Solusinya Bukan FDS", serta poster "Kami Rindu Tidur Siang Di Kasur Pondok, Bukan Di Meja Sekolah!!!".

Aksi diawali dari gedung NU Kendal berjalan kaki menuju Alun-alun Kendal dan dilanjutkan ke gedung DPRD Kendal.

Aksi diwarnai dengan berbagai orasi dari atas truk tronton yang dilakukan oleh koordinator aksi dan para pemimpin lembaga peserta aksi.

Aksi yang sempat memacetkan jalur pantura tersebut mendesak Bupati Kendal untuk ikut menandatangani pernyataan penolakan full day school yang akan dilayangkan ke pemerintah pusat.

Dalam orasinya, Ketua Forum Ukhuwah Silahturahmi Pendidikan Al Quran (Fuspaq) Kendal KH Mustamsikin dengan lantang menyampaikan bahwa NU Kabupaten Kendal mengawal penolakan full day school.

Untuk itu, Madrasah Diniyah(Madin) yang berjumlah 600, TPQ 600, dan Pondok Pesantren (Ponpes) 400, semuanya menolak full day school dan sekaligus meminta pemerintah segera membatalkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

Sebab rencana lima hari sekolah, dapat mematikan madrasah diniyah dan taman pendidikan Alquran. Sehingga ia meminta Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan full day school.

"Kalau sampai diberlakukan akan membuat ratusan lebih lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan TPQ akan mati. Karena sekolah formal akan berlangsung hingga sore hari. Sementara madrasah dan TPQ mulai beraktivitas pada sore hari," kata dia.

Koordinator lapangan, Ahmad Munif, menyatakan, pihaknya menolak FDS dan meminta pemerintah mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Sebab, sekolah yang sudah menerapkan FDS, peserta didiknya baru pulang pukul 16.00.

"Anak-anak jangan hanya diajar di sekolah, tetapi juga harus didik ilmu agama. Madrasah dan TPQ sebagai dasar pendidikan agama," kata dia.

Sementara Bupati Kendal Mirna Annisa dalam orasi mengatakan, Presiden Jokowi saja belum merespon tentang hal ini.

"Saya sebagai orang yang panjenengan pilih dan amanti di Kabupaten Kendal, saya pasti akan berbicara untuk Kendal, berbicara untuk panjenengan. Jadi begini, sekarang kita berjuang dengan cara yang lebih cerdas. Penyampaian ini sudah saya terima. Kemudian tadi ada surat yang saya tandatangani untuk mendukung agar di Kabupaten Kendal agar tidak diberlakukan hal ini. Akan tetapi segala sesuatunya, segala sesuatu yang ada di pemerintahan di Indonesia ini, masih ada atasan saya, yakni pak Gubernur, atasnya lagi ada Presiden.Saya pasti akan menjembatani untuk memberikan informasi ini kepada beliau-beliau. Saya berusaha sesuai apa yang panjenengan inginkan," kata dia. (RP)