RMOL. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebel dengan banyaknya hoax soal ekonomi yang beredar di media sosial. Misalnya, hoax yang menyebut kemiskinan di Indonesia meningkat. Bagi Sri Mul, itu sengaja dibuat oknum yang membenci dirinya.
BERITA TERKAIT
RAPBN 2018 Masih Belum Realistis
Ekonomi Makin Sulit Jadi Alasan Brokington tanpa busana Di Depan Istana
PT Dirgantara Indonesia Tidak Lagi Pakai Agen Penjualan Pesawat
"Apakah benar Indonesia ekonominya tumbuh, tapi kemiskinannya naik. Itu tidak benar. Saya tahu di republik ini banyak sekali hoax," ujar Sri Mul saat menjadi pembicara workshop nasional perempuan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Sri Mul ini merupakan jawaban atas pertanyaan menohok yang disampaikan salah satu peserta workshop. Peserta itu meminta tanggapan Sri Mul atas kabar yang beredar di media sosial yang menyebut walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tingkat kemiskinan juga semakin besar.
Tentu saja Sri Mul membantah informasi tersebut. Baginya, saat ini banyak beredar berita palsu di media sosial yang memutarbalikkan pernyataanya untuk menjatuhkan dirinya. Dia memastikan, data menunjukkan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.
"Di medsos banyak sekali berita-berita tidak benar. Yang ibu dengar sekarang dengan apa yang ditulis di media bisa beda saja. Jadi kita tumbuh satu persen, harus bisa kurangi kemiskinan lebih banyak," katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi semakin baik. Begitu juga dengan upaya menekan angka kemiskinan. Caranya bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dengan pertumbuhan satu persen.
Mengenai pertanyaan kritis ini, Sri Mul juga berkelar jangan-jangan si penanya memperoleh rujukan data hoax soal ekonomi nasional. Dia menyayangkan, jika kader sekelas Partai Golkar yang menjadi penyokong pemerintah, salah kaprah. "Golkar sebagai bagian dari pemerintah semestinya tidak mempunyai informasi salah," candanya.
"Dengan uang yang sama, dengan pertumbuhan ekonomi yang levelnya lebih tinggi tapi kualitas masyarakat lebih terbarui lebih cepat itu betul," imbuhnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin di kisaran 9,5 persen hingga 10 persen.
Tidak hanya mengklarifikasi soal angka kemiskinan, Sri Mul juga menjelaskan soal utang yang sering disuarakan kelompok pengkritik pemerintah. Dia meyakini Indonesia tidak memiliki ketergantungan dengan utang. Baginya, utang adalah hal wajar dimiliki setiap negara sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah.
Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena utang Indonesia dikelola dengan hati-hati. "Kalau kita menggunakan utang untuk tujuan dan diawasi dengan hati-hati, dia bisa menjadi salah satu sumber solusi. Tidak berarti kita kecanduan utang," katanya.
Sri Mul memberi contoh, hanya ada dua negara kecil dengan kategori tax heaven dari 190 negara di dunia yang tidak memiliki utang. Dua negara itu mengandalkan perjudian untuk memenuhi kebutuhannya. "Jadi kalau mau menggunakan fatwa apakah tidak ada berkah di negara itu, ya buktinya negara itu banyak yang maju," pungkasnya.
Untuk diketahui, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan melansir utang pemerintah pusat sampai Juli 2017 sebesar Rp 3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp 73,46 triliun, dari posisi Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun.
Berdasarkan data statistik resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Senin (21/8), utang tersebut terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.045,0 triliun atau 80,6 persen dari porsi utang dan pinjaman sebesar Rp 734,98 triliun atau 19,4 persen dari porsi utang.
Penambahan utang neto selama Juli 2017 sebesar Rp 73,47 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp 7,96 triliun. Pemanfaatan utang pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan beberapa Kementerian dan Lembaga.
Terpisah, pengamat ekonomi dari Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kondisi ekonomi saat ini aneh tapi nyata. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen belum ditopang oleh pertumbuhan di sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Artinya, ekonomi tumbuh tapi hanya beberapa sektor memang tidak begitu memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan lapangan kerja baru dan lainnya," ujar Heri kepada Rakyat Merdeka.
Menurut dia, saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang juga implikasi dari kebijakan pemerintah mencabut berbagai subsidi. Misalnya, listrik, gas, air minum, dan lainnya. Nah, ketika subsidi dicabut, masyarakat kaget. Yang biasanya dimanjakan oleh subsidi ratusan triliun itu tiba-tiba berkurang drastis. Akibatnya, spending masyarakat untuk alokasi belanja kebutuhan barang sekunder dikurangi.
"Pemerintah harus cepat mengatasi, tinggal bagaimana mengurangi dampak-dampak tersebut. Sekarang sudah merembet kemana-mana, sektor riil terganggu high cost terjadi," pungkasnya. ***
Sumur
Ente sebel, Ane udah Muak
Quote:
Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Bertambah, Sri Mulyani: Itu Hoax
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menghadiri acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif dan Kader Partai Golkar. Dalam acara tersebut dirinya menjadi pembicara guna menjelaskan kondisi perekonomian saat ini.
Dalam sesi diskusi, salah satu kader perempuan Partai Golkar mempertanyakan kabar yang beredar bahwa adanya anomali dalam perekonomian saat ini. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, namun kemiskinan di Indonesia justru bertambah.
Mendengar pertanyaan tersebut, Sri Mulyani lantas membantahnya. Menurutnya kabar tersebut tidak benar atau hoax. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Angka itu turun jika dibandingkan Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang.
"Itu tidak benar. Sekarang di Republik ini banyak sekali hoax. Data menunjukkan kemiskinan kita turun. Jumlah kemiskinan turun secara persentase maupun jumlah orangnya. Bahwa ekonomi tumbuh dan kemiskinan naik ini salah besar," tegasnya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Sri Mulyani juga menjelaskan, pemerintah pada 2018 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%. Untuk mencapai angka tersebut pemerintah harus berupaya mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Itu artinya pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan.
"Setiap pertumbuhan ekonomi harus mengurangi kemiskinan atau membuka lapangan pekerjaan, itu yang disebut kualitas. Katakanlah setiap 1% harus kurangi 1 juta (penduduk miskin), nah kami coba untuk 1,5 juta," terangnya.
Untuk mengurangi angka kemiskinan kata Sri Mulyani, pemerintah juga telah melakukan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia (SDM). Di mana saat ini pemerintah fokus melakukan perbaikan gizi untuk anak balita.
"Sebelum 2 tahun bayi-bayi harus dapat makanan cukup. Di bawah 5 tahun harus dapat gizi yang memadai. Karena kalau di atas 5 tahun, sudah tidak bisa investasi di otaknya. Jadi gizi ini sangat penting. Ini merupakan komitmen yang harus ditingkatkan," tukasnya. (mkj/mkj)
Sumur:
https://m.detik.com/finance/berita-e...lyani-itu-hoax
Quote:
BPS: Tingkat Kemiskinan di RI Makin Parah Selama 6 Bulan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen.
Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengungkapkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,74 pada September 2016 menjadi 1,83 pada Maret 2017.
"Kalau indeks kedalaman meningkat, berarti tingkat kedalaman kemiskinan semakin dalam. Jarak antara rata-rata pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh, sehingga upaya mengentaskan penduduk miskin menjadi lebih sulit lagi," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 1,24, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 2,49. Masing-masing meningkat dibanding September tahun lalu yang sebesar 1,21 dan 2,32.
"Ini menunjukkan persoalan kemiskinan di desa lebih bermasalah dibanding perkotaan," tegasnya.
Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan, tutur Kecuk, trennya hampir sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, yakni naik dari 0,44 di September 2016 menjadi 0,48 di Maret 2017. Indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa variasi pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin lebar.
"Paling curam peningkatan indeks keparahan kemiskinan di desa dari 0,59 menjadi 0,67. Sedangkan di kota dari 0,29 menjadi 0,31," ia menjelaskan.
Sumur:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/30...selama-6-bulan
Quote:
Jokowi: Orang Miskin di Desa Hampir 2 Kali Lipat Perkotaan
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di desa hampir dua kali lipat dari perkotaan. Jokowi menganggap ini sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
"Persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96%. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7%," jelas Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Padahal, Jokowi mengatakan sejak pemerintahannya dimulai, dana desa yang dikucurkan cukup besar. Seharusnya ada perubahan yang signifikan terjadi pada kemiskinan di Indonesia.
"Tahun 2015, dialokasikan Rp 20,76 triliun, ditingkat lagi menjadi Rp 46,98 triliun pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 ini, Pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp 60 triliun," ujarnya.
Jokowi meminta para menteri agar bisa mengevaluasi program yang sudah dijalankan dalam dua tahun terakhir.
"Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir," tandasnya.
Hadir dalam ratas tersebut adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan deretan menteri terkait lainnya. (mkj/dna)
Sumur:
https://m.detik.com/finance/berita-e...ipat-perkotaan
Quote:
Jumlah Penduduk Miskin di Banten Naik Jadi 17.300 Orang
Jakarta - Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis angka kemiskinan per Maret 2017. Dari hasil survei, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebanyak 5,45% atau menjadi 17,3 ribu penduduk miskin.
Kenaikan tersebut merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017. Pada semester sebelumnya angka kemiskinan ada di kisaran 5,36% dan pada Maret malah terjadi kenaikan sekitar 0,09% atau 5,45%.
Selain itu, persentasi penduduk miskin baik di perkotaan dan perdesaan juga mengalami peningkatan. Di wilayah perkotaan, penduduk miskin naik dari tadinya 4,49% menjadi 4,52%. Sedangkan di perdesaan pada September 2016 angka penduduk miskin hanya 7,32% dan pada Maret 2017 naik menjadi 7,61%.
"Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang, sementara di penduduk miskin di perdesaan bertambah 6,4 ribu orang," kata Agoes Soebeno dari Kepala Badan Statistik (BPS) Provinsi Banten dalam rilisnya, Selasa (18/7/20917).
Yang berperan dalam kenaikan angka jumlah penduduk miskin ini ada di komoditi makanan. Komoditi ini jauh lebih berperan dibandingkan komoditi non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan atau kesehatan. Komoditi makanan yang dimaksud seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mi instan, daging ayam ras, dan kopi.
"Pada September 2016 sampai Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat. Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga melebar," katanya. (bri/mkj)
Sumur:
https://m.detik.com/finance/berita-e...di-17300-orang
Foto: Miris, Angka Kemiskinan Makin Meningkat
Quote:
Orang Miskin Tambah Banyak, Sri Mulyani: Masalahnya Bukan Cuma Uang
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebanyak 6.900 orang selama September 2016 hingga Maret 2017.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini tengah fokus menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) tahun anggaran 2017, ditetapkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5% sampai 10%, sedangkan rasio gini 0,38 dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 71,5.
"Presiden minta untuk PKH (program keluarga harapan) naik jadi 10 juta itu persiapannya tahun depan menjadi sangat critical, instruksi presiden sudah jelas," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Baca juga: Penduduk Miskin RI Bertambah 6.900 Orang
Sri Mulyani menuturkan untuk menurunkan kemiskinan di bawah 10% lebih sulit dibandingkan dengan sampai ke level 10%. "Penurunan kemiskinan di bawah 10% membutuhkan upaya ekstra," kata Sri Mulyani.
Saat ini, pemerintah tengah fokus mengalokasikan sebagian belanjanya ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur. Namun, realisasi pembangunan infrastruktur tidak cepat dalam mengubah perekonomian.
"Jadi infrastruktur itu penyerapannya baru terjadi ketika telah terbangun, sehingga di masa-masa pemerintah membelanjakan untuk proyek infrastruktur mungkin kemiskinan dan pemerataan belum tercermin turun, katakanlah jalan raya kalau belum selesai seluruhnya maka keseluruhan aktivitas ekonominya belum," jelas dia.
Dengan adanya pengalokasian belanja ke sektor yang lebih produktif untuk mengimbangi agar kemiskinan dan kesenjangan tidak semakin melebar. Sehingga, pemerintah melakukan penyeimbangan antara belanja infrastruktur dengan belanja sosial.
Dalam menekan kemiskinan, pemerintah juga telah memiliki beberapa program, seperti PKH, program pendidikan dan juga kesehatan melalui beberapa kartu sakti Presiden Jokowi.
"Kalau masalah ini sebenarnya bukan hanya uang, tapi sistem dan persiapan, katakanlah seperti belanja sosial dinaikkan namun apakah persiapan identifikasi orang dan keluarga miskin dan persiapan untuk pendamping terjadi karena kita tidak ingin belanja tapi tidak ada dampaknya, ini yang Mensos kemudian Mendes tugasnya sangat penting dalam meyakinkan kalau belanja-belanja ini bisa terus meningkatkan kemampuan kita untuk kurangi tingkat kemiskinan di akar rumput baik di pedesaan dan perkotaan," tutup dia. (mkj/mkj)
Sumur:
https://m.detik.com/finance/berita-e...ukan-cuma-uang
Eta Terangkanlah
