Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kanan), bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti pada operasi tangkap tangan KPK di Kementerian Perhubungan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017)
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, ditangkap KPK pada Rabu (23/8/2017) malam. Berjam-jam KPK menghitung uang tunai Rp18,9 miliar rupiah yang tersimpan di dalam 33 tas dan koper miliknya.

Antonius atau ATB ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di Mess Perwira, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dia terseret kasus suap perizinan dan pengadaan proyek di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, 2016-2017.

Selama sekitar tujuh bulan terakhir dalam pemantauan KPK, ATB tinggal dan tidur di kamar mess tersebut. Saat berangkat dan pulang kerja, dia lebih sering menumpangi taksi konvensional atau taksi online. Padahal ia punya rumah pribadi di Sektor 5, Tangerang Selatan, Banten.

Dia memilih tidur di antara 33 koper dan tas berisi uang tunai bernilai Rp18,9 miliar rupiah. Tas dan koper-koper itu tergeletak tidak beraturan di lantai kamar tidurnya. Tak ada brankas maupun bunker. Butuh enam jam bagi tim KPK untuk menghitung total uang dalam tas dan koper tersebut.

"Tadi untuk memastikan jumlah uang di tas dan kopernya, dihitung pakai mesin hitung uang. Hitungnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ada dua petugas yang hitung. Sudah pakai mesin dan dua orang petugas, tapi tetap butuk waktu lama," jelas Juru bicara KPK, Febri Diansyah (Tribunnews, 25/8).

Uang yang ditemukan KPK pada operasi tangkap tangan di lokasi kediaman tersangka itu terdiri dari berbagai mata uang, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Selain berbentuk tunai, KPK juga menemukan uang dalam bentuk rekening di Bank Mandiri dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar. Totalnya menjadi Rp20,74 miliar.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang tersangka, yaitu Antonius Tonny Budiono (ATB) dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK), Adiputra Kurniawan (APK), sebagai pihak yang diduga pemberi suap.

Kemarin, Febri membenarkan bahwa penyidik KPK menawari ATB menjadi Justice Collaborator (JC). Tawaran itu berlaku bila ia memenuhi sejumlah syarat, di antaranya bersedia membongkar kasus korupsi lainnya, termasuk di lingkungan Kemenhub.

"Soal JC kami selalu menawarkan kepada setiap tersangka, termasuk kepada ATB," ujar Febri, Jumat (Warta Kota, 25/8). Namun, menurut dia, belum ada informasi bahwa ATB akan mengajukan diri menjadi JC.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua untuk berbuat kebaikan di setiap pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Semua insan Perhubungan harus tetap semangat bekerja untuk pengabdian kepada bangsa & negara. Bekerja dengan baik & ikhlas itu merupakan ibadah. Kami ingatkan, seluruh pegawai Kemenhub menghilangkan praktik korupsi & pungli di seluruh jajaran atau akan berhadapan dengan sanksi pidana. Udahlah. Duit akeh-akeh nggo opo, pikirane macem-macem malah ora tentrem - Uang banyak-banyak buat apa, pikiran macam-macam malah tidak tentram -BKS
A post shared by Budi Karya Sumadi (@budikaryas) on Aug 24, 2017 at 10:41pm PDT
Pekerjaan rumah Menteri Perhubungan
Sementara, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tak henti menyampaikan pesan kepada jajarannya. Setelah permintaan maaf kepada publik karena kasus yang memalukan institusinya itu, ia juga berpesan kepada jajarannya untuk tidak korupsi atau melakukan pungli, lewat media sosial Instagram.

"Kami ingatkan pegawai Kemenhub menghilangkan praktik korupsi dan pungli di seluruh jajaran atau akan berhadapan dengan sanksi pidana. Udahlah. Duit akeh-akeh nggo opo, pikirane macem-macem malah ora tentrem - Uang banyak-banyak buat apa, pikiran macam-macam malah tidak tentram - BKS," demikian penggalan isi kirimannya, kemarin.Pekerjaan rumah Menteri Perhubungan akan semakin banyak. Sebelumnya kementerian yang dipimpinnya dinilai masih perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa hal, meski memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam laporan keuangan Kemenhub 2016 masih ditemukan beberapa masalah. Antara lain dalam hal pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap.

"Selain itu dalam laporan keuangan Kemenhub 2016 masih ditemukan potensi dan kelebihan pembayaran, pemanfaatan aset serta denda yang belum dikenakan," ujar Menhub Budi saat itu, dalam laporan Merdeka.com .

Pasca-operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap salah satu Dirjen-nya itu, ia akan berkonsentrasi mengawasi proses penunjukan kontraktor dan rekanan dalam proyek-proyek Kementerian Perhubungan, agar lebih selektif.

Menurut Budi, selama ini dirinya memang lebih berkonsentrasi terhadap fungsi pelabuhan dan bandara. Pasca kejadian itu, menurut dia, seluruh pengerjaan proyek di Kementerian Perhubungan akan terus dikawal untuk memastikan sesuai spesifikasi atau tidak.

Menurut catatan Center for Budget Analysis (CBA), PT Adhiguna Keruktama pernah memenangkan delapan proyek dari Kementerian Perhubungan dalam periode 2012-2017. Total nilai delapan proyek itu mencapai Rp413.397.994.000.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...iar-uang-tunai

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Indonesia U-22, Saracen, First Travel, dan berita terpopuler pekan ini

- Promosi wisata Kulon Progo melalui Kulfest 2017

- Semarak puncak HUT ke-72 RI di kota Parahyangan