Djarot: 30 Persen Lahan di Pulau Reklamasi Harus jadi Fasilitas Umum

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menginginkan supaya 30 hingga 40 persen lahan di pulau reklamasi C dan D dapat menjadi fasilitas umum. Hal itu ia sampaikan Djarot usai menerima sertifikat aset secara simbolis dari Presiden Joko Widodo di lapangan Ride and Park, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Sesuai dengan aturan, kalau kami menginginkan paling tidak 30-40 persen untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, bisa untuk perkampungan nelayan, bisa untuk taman kota begitu ya, bisa untuk macam-macam, sarana olahraga," kata Djarot di lokasi acara, Minggu (20/8).

Saat ini hak pengelolaan lahan (HPL) yang ada di pulau reklamasi C dan D masih diatur. Djarot mengatakan, HPL di dua pulau tersebut sudah atas nama Pemprov DKI Jakarta.

"HPL pada kita, HPL pada kita nanti, pemanfaatannya nanti kita akan ketemu seperti apa ya. tapi yang penting sudah kita kuasai," jelasnya.

Menurut Djarot, moratorium terkait sertifikat di dua pulau reklamasi sudah ada dan sudah keluar. "Persoalannya terus mau sudah jadi mau diapain? mau dibiarin saja? Itu sudah ada, sudah terbangun, lahannya ada, bisa diukur gitu lho," imbuhnya.

Namun mengenai penjualan terhadap kedua pulau reklamasi tersebut, Djarot mengatakan belum memberikan instruksi. "Belum dong, masih kita kelola seperti apa. Kami akan prioritaskan untuk pemberian fasilitas umum dulu dong, jalannya, tamannya, perumahan nelayan, dermaga, kan indah," pungkasnya.

Pemerintah RI telah menyerahkan sertifikat untuk pulau C dan D ke Pemprov DKI Jakarta, bersamaan dengan penyerahan sertifikat untuk Taman BMW dan Balai Kota dan beberapa aset di Ibukota. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, dengan penyerahan sertifikat tersebut, berarti sudah 82 persen tanah di Jakarta yang memiliki sertifikat.

"Jakarta sekarang masih 82 persen tanah bersertifikat, masih ada 18 persen. Kita selesaikan sengketa," ujarnya
Dia pun menegaskan bahwa tak ada masalah lagi terkait dengan kedua pulau itu terkait sertifikat karena telah diberikan kepada pemda DKI. Termasuk sertifikat aset Monas, yang akan diserahkan ke Pemprov pekan depan.

"Itu sudah selesai dan itu kita berikan pada pemda DKI karena semua sudah pulau milik pemda. Termasuk juga Monas sudah kita ukur, minggu depan kita keluarkan," jelasnya.

Sumur: https://kumparan.com/rini-friastuti/...fasilitas-umum

Penyerahan Sertifikat Pulau C dan D Cacat Hukum

RMOL. Pemerintah Pusat telah melakukan penyerahan sertifikat tanah dua pulau reklamasi, yaitu Pulau C dan D kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berita Terkait
MS Kaban: Reklamasi Harus Distop Total

Pemerintah Sakiti Hati Nelayan

Ketua KNTI Sebut Pemprov Bodoh


Menanggapi itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), menganggap hal ini sebagai preseden buruk dalam praktik hukum di tanah air.

Sebab, pengembang kedua pulau ini masih membenahi proses izin lingkungan untuk melegalkan reklamasi dan pembangunan bangunan di atasnya.

"Cacat prosedur dan substansi. Kalau substansi secara hukum, mereka enggak bisa mengeluarkan itu karena dasar hukum untuk mengeluarkan itu (sertifikat tanah Pulau C dan D) belum ada, yaitu rencana tata ruang strategis Pantura," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata di Jakarta, Kamis (24/8).

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menganulir pelaksanaan empat pulau reklamasi, termasuk Pulau C dan D, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor 354, 355 dan 356.

Diterbitkan pada 10 Maret tahun lalu, SK tersebut menyatakan PT Kapuk Naga Indah (KNI) sebagai pengembang reklamasi Pulau C dan D harus memperbaharui analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kedua pulau tersebut.

Marthin pun beranggapan jika permasalahan izin lingkungan kedua pulau reklamasi tersebut belum tuntas sepenuhnya. Menurutnya, masih terdapat beberapa perdebatan dalam permasalahan izin lingkungan Pulau C dan D, salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E.

"Mereka (Pemprov) kan melakukan by pass dengan Pergub 206/2016, yang diduga sangat erat kaitannya dengan bancakan untuk Pilgub menurut saya, karena itu dikeluarkan dua hari menjelang cutinya Ahok untuk Pilkada," terang Marthin.

Diketahui, Pemerintah telah menerbitkan sertifikat tanah di dua pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Pulau C dan D. Sertifikat tersebut termasuk di antara 7.500 sertifikat bidang tanah di Jakarta yang diterbitkan, Minggu (20/8) lalu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan pihaknya sudah memberikan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) untuk Pulau C dan D kepada pemerintah Jakarta. Sementara pengembang kedua pulau tersebut, PT KNI telah diberikan hak guna bangunan (HGB). [ipk]

Sumur: http://www.rmoljakarta.com/read/2017...D-Cacat-Hukum-

Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden



JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait proses terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI.

Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk Ahok. Terungkap bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden jika tanpa bantuan pengembang.

Pernyataan ini dikatakan Ahok saat rapat berlangsung dan rekaman ini tersebar luas di Youtube dengan judul 26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro.

Dari pengamatan Sindonews, Kamis (23/6/2016), di dalam rekaman yang disebarkan Humas Pemprov DKI Jakarta (Sie Penyiapan Materi & Publikasi) tersebut, tepatnya di menit 4.54 Ahok mengatakan terkait Jokowi.

"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok.Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang," kata Ahok.

Sumur: https://nasional.sindonews.com/read/...den-1466668269