Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi prihatin anak buahnya terlibat kasus gratifkasi. Dia menyerahkan seluruh proses hukum Operasi Tangkap Tangan yang diduga menyangkut Eselon 1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

'Prihatin, karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut,' kata Budi Karya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 24 Agustus 2017.


Baca: Sederet Kasus di Kemenhub, dari OTT, Pungli hingga Korupsi 


Budi menyampaikan permohonan maaf kejadian ini kembali terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan 2016 tersebut.

 

'Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluru h rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,' katanya.

 

Budi menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian tersebut, kata Budi, menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih

keras melakukan pengawasan ke dalam.


Baca: KPK Cokok Dirjen Hubla Kemenhub 


'Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub. Ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan. Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,' katanya.



 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/4K...s-hukum-ke-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Polisi Periksa Kasubdit Kemenhub Terkait OTT Pungli

- Pemohon SIM Tidak Wajib Mengikuti Sertifikasi Jakarta Safety Driving Center

- Gandeng YLKI dan ICW, Kemenhub Bentuk Satgas OPP