Presiden Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Sepakati 5 MoU

[JAKARTA] Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Nguyen Phu Trong, akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/8) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan itu, keduanya akan menyepakati lima memorandum of understanding/MoU (nota kesepahaman) dan satu letter of intent (LoI), serta membahas sejumlah isu bilateral termasuk sengketa maritim kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan lima MoU tersebut terdiri dari kerja sama pendidikan, pertanian dan pembangunan pedesaan, industri dan perdagangan khususnya untuk batu bara, eksplorasi gas, dan kerja sama hukum. Sedangkan, satu LoI yang akan ditandatangani menyangkut kerja sama penjaga pantai antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Lembaga Pengamanan Maritim Vietnam.

“Awalnya hanya disepakati dua perjanjian, tapi seiring pembahasan bertambah menjadi lima MoU dan satu LoI,” kata Arrmanatha atau biasa disapa Tata di Jakarta, Selasa (22/8) malam.

Tata mengatakan, seperti kunjungan resmi pada umumnya, kedua pejabat tertinggi negara itu akan melakukan pertemuan bilateral, memberikan pernyataan bersama, lalu makan siang. Keduanya juga akan membahas sengketa maritim kedua negara, yaitu mengenai tumpang tindih klaim Indonesia-Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Saat dikonfirmasi apakah Laut Natuna Utara masuk dalam pembahasan tersebut, Tata enggan merinci tapi hanya menyebut perundingan seputar ZEE.

Tata membantah isu yang beredar di media sosial bahwa kunjungan sekjen PKV terkait dengan ideologi negara itu. Kunjungan Nguyen adalah kunjungan kenegaraan resmi disertai dengan sejumlah menteri Vietnam. Sekjen PKV juga tercatat pernah melakukan kunjungan serupa ke Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, dan Amerika Serikat (AS).

“Kunjungan seperti ini bukan hanya ke Indonesia saja. Beliau sudah ke Amerika, India, tapi Amerika tetap menjadi Amerika, begitu pun India,” kata Tata.

Sekjen PKV merupakan otoritas tertinggi di Republik Sosialis Vietnam sehigga kunjungan Nguyen bersifat sebagai kenegaraan. Vietnam menganut sistem mono partai dimana PKV adalah entitas politik tertinggi. Sekjen PKV merupakan bagian integral dari eksistensi negara. Oleh karena itu, sekjen sebagai pemimpin tertinggi PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi melampaui presiden dan perdana menteri (PM) Vietnam.

Sekjen PKV, kemarin, telah mengadakan pertemuan dengan para pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya hari ini, dia akan bertemu dengan Presiden Jokowi serta berbicara di forum bisnis dan akademis.

Vietnam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu enam persen pada 2016. Vietnam juga merupakan negara tetangga dan mitra strategis Indonesia dalam konteks bilateral dan ASEAN.

“Kunjungan Sekjen Nguyen Phu Trong ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, utamanya peningkatan kerja sama bidang maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi, serta isu kawasan,” kata Tata.

Angka perdagangan Indonesia-Vietnam mencapai US$ 6,2 miliar pada 2016 dan ditargetkan mencapai US$ 10 miliar pada 2018. Indonesia menanamkan modalnya di Vietnam pada sektor properti, semen, obat-obatan, makanan, dan bahan kimia dengan total investasi US$ 2 miliar pada 2016.

Kunjungan petinggi Vietnam pernah dilakukan pada 14 September 2011 oleh PM Vietnam/Member of Politbiro untuk PKV, Nguyen Tan Dung, dilanjutkan kunjungan resmi Presiden Vietnam Truong Tan Sang berserta Ibu Negara Mai Tinh Hanh pada 27 Juni 2013. Presiden Truong pernah menjabat sebagai executive committee untuk PKV. [C-5]

Ads by AdAsia

Learn More

Ad 1:30


Presiden Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Sepakati 5 MoU | Suara Pembaruan
http://sp.beritasatu.com/internasional/presiden-jokowi-dan-sekjen-partai-komunis-vietnam-sepakati-5-mou/120140


mantab kerjasama dengan partai yg berideology communism.