Jakarta - Jemaah korban penipuan perjalanan umroh First Travel sampai saat ini mencapai lebih dari 5.000 orang. Front Pembela Islam (FPI) pun turun ikut mengawal kasus ini.

Pengacara dari Bantuan Hukum FPI meminta pemerintah harus ikut turun dalam kasus First Travel. FPI sendiri mewakili 1.300 jemaah, mereka pun mendatangi crisis center Bareskrim Mabes Polri.

"Iya yang terpenting pemerintah yang berwenang ikut turun menyelesaikan kasus ini, supaya kalaupun tidak bisa diberangkatkan umrah, Setidaknya refund 100%," kata Ali Alatas saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Dia merasa kasihan, terhadap jemaah yang memiliki keterbatasan ekonomi dan turut menjadi korban. Menurutnya itu bisa menambah jumlah kemiskinan.

"Kasihan banyak jemaah yang miskin ikut jadi korban, bisa menambah angka kemiskinan. Perlu ditelusuri aliran dananya ke mana saja," kata dia.

Salah satu perwakilan korban Trijoyo mengaku tak khawatir dengan First Travel. Saat itu dia percaya dengan First Travel karena sebelumnya tetangganya sudah berangkat lebih dulu.

"Pertama nyaman, enak, terus jalan orang lain berangkat lagi jadi kita tidak tahu akan begini," kata Trijoyo agen yang membawa hampir 750 orang jemaah asal Tegal.

Polisi sampai saat ini masih terus menelusuri pengembangan kasus dugaan penipuan dana perjalanan umrah First Travel. Direktur Tindakan Pidana Umum, Bareskrim Mabes Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak saat ini telah menjerat pemilik First Travel dan adiknya dengan tiga pasal berlapis.


(rvk/rvk)

https://news.detik.com/berita/d-3611...843.1450658018




"Iya yang terpenting pemerintah yang berwenang ikut turun menyelesaikan kasus ini, supaya kalaupun tidak bisa diberangkatkan umrah, Setidaknya refund 100%," kata Ali Alatas saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).


tuh dengerin.......mangkanya dana haji daripada di inpes buat inprastruktur mending dipake ganti rugi korban pirs trapel