Tes keperawanan yang masih banyak dilakukan aparat pemerintah di Afghanistan mendorong Komisi Independen Hak Asasi Manusia di negara tersebut untuk menyerukan lagi dihenytikannya praktik tersebut.

Komnas HAM Afghanistan menyatakan tes tersebut -yang ditujukan untuk mengetahui apakah selaput dara masih utuh- berdampak buruk secara psikologis dan pada praktiknya tak berbeda dengan pelecehan seksual.

"Pemaksaan tes keperawanan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia... sering kali dilakukan tanpa izin dan karenanya ini adalah pelecehan seksual dan pelanggaran HAM," demikian pernyataan Komnas HAM Afghanistan.

Mereka mengatakan polisi di ibu kota Kabul dan kota-kota besar lain sering menahan perempuan-perempuan muda, yang ditemukan tengah berduaan dengan lelaki lain atau yang dituduh kabur dengan kekasih, lalu memaksa mereka untuk menjalani tes keperawanan yang dikatakan sangat intrusif.

Polisi di Afghanistan hingga Senin (21/08) tidak bersedia memberikan komentar atas seruan Komnas HAM.

Para pegiat juga mengatakan para perempuan yang dipaksa menjalani tes keperawanan menjadi korban stigma sosial di masyarakat.

Menurut Komnas HAM Afghanistan, perempuan yang dipaksa menjalani tes keperawanan kehilangan rasa percaya diri, jadi merasa tidak berdaya, dan tak punya harapan.

"Karena dampak buruk ini, perempuan yang menjalani tes keperawanan kemudian sering hidup menyendiri dan oleh sebab itu kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Tes keperawanan juga berpengaruh buruk terhadap kehidupan sosialnya."

Komnas mendesak agar tes keperawanan dihapus dan dilarang serta meminta pemerintah bersama parlemen mengeluarkan undang-undang pelarangan tes keperawanan.

Data yang dihimpun surat kabar Amerika Serikat, New York Post, menunjukkan satu kantor pemerintah di Kabul melakukan sekitar 42 tes keperawanan pada paruh pertama 2016, sementara setahun sebelumnya kantor ini melakukan sekitar 80 tes.

Diperkiarakan jumlah sebenarnya lebih besar karena sulitnya pengumpulan data dari kantor atau instansi pemerintah.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-41001058