KETUA Umum Partai Persatuan Pembagunan M Romahurmuziy mengatakan masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme.

“Untuk melakukan kontranarasi tidak harus dilakukan aparat hukum, mereka harus banyak memberdayakan komponen-komponen masyarakat sipil untuk berpartisipasi,” kata Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, saat menghadiri dialog kerukunan menanggulangi radikalisme dan ekstremisme berbasis agama di Lampung, kemarin.

Romi mengatakan elemen masyarakat sipil yang bisa dilibatkan antara lain organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama Islam, ormas nasionalis, partai politik, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah agama.

Menurut dia, pelibatan pondok pesantren dan sekolah agama penting karena keduanya sangat paham dengan Islam dengan mempelajari dan mendalami ajaran Islam.

“Jika ada teroris yang mengatasnamakan Islam, dia bisa melawan dengan kontranarasi bahwa Islam tidak mengajarkan demikian,” ujarnya. Anggota DPR dari Dapil VII Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa pelibatan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penanggulangan radikalisme dapat lebih mempermudah kerja Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Mereka tidak akan kerepotan, karena kalau dia hanya mengandalkan SDM yang ada, akan sulit untuk melawan kontranarasi itu,” papar Romi.

Untuk mencegah berkembangnya radikalisasi di Indonesia, lanjut Romi, tokoh agama harus mampu memberikan pemahaman agama yang benar kepada umatnya dan setiap pemeluk harus mau mendalami agamanya.

“Karena tidak ada agama di muka bumi ini yang mengajarkan kekerasan. Semua mengajarkan belas kasih dan saling kasih sayang kepada manusia tanpa membedakan agamanya,” pungkas Romi.

Pada kesempatan terpisah, sedikitnya 800 tenaga kerja Indonesia di Hong Kong mendeklarasikan semangat kebangsaan guna menangkal paham radikalisme dan upaya-upaya memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi itu dibacakan dalam aca­ra kuliah umum yang digelar Aliansi Kebangsaan Untuk Indonesia (AKU Indonesia), organisasi yang didirikan para TKI di Hong Kong itu. Mereka sekaligus membantah isu bahwa buruh migran Indonesia di Hong Kong turut serta mendukung gerakan terorisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Ant/P-1)

http://www.mediaindonesia.com/news/r...sme/2017-08-22