Judul ndak muat : Pesimis Duit Balik, Puluhan Korban First Travel Batal Buat Aduan di Crisis Center Bareskrim



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah korban biro perjalanan umrah First Travel batal membuat aduan di Posko Pengaduan atau Crisis Center Bareskrim Polri di Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Mereka memilih meninggalkan Posko Pengaduan dengan alasan aduan hanya untuk mendukung penyidikan polisi.

"Bagi kami sia-sia, bagi penyidik penting karena untuk mengetahui berapa jumlah korbannya,"Ujar pengacara Donny E Baharuddin saat meninggalkan Posko Pengaduan bersama sejumlah korban First Travel.


Lanjut dia, aduan yang mereka buat tidak bisa menjamin dana yang telah disetorkan kepada First Travel bisa kembali kepada para korban.

"Kami sendiri pinginnya uang kembali, paling nggak berangkat lah. kita juga kasian sama orang yang beberapa sudah hajatan, selamatan," katanya.

Donny mengaku mendampingi 28 calon jemaah korban First Travel.
Sejumlah korban biro perjalanan umrah First Travel batal membuat aduan di Posko Pengaduan atau Crisis Center Bareskrim Polri di Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).



Ia bersama sejumlah kliennya akan menempuh jalur perdata agar dana yang telah disetor ke First Travel bisa kembali atau ada ganti rugi.

Ia mengetahui hampir seluruh aset First Travel milik tersangka Andika Surachman-Anniesa Hasibuan telah disita pihak Bareskrim terkait kasus penipuan, penggelepan, disertai pencucian uang penyelenggaraan umrah.

Ia juga mengetahui dua rekening First Travel hanya tersisa Rp 2,8 juta.

Namun, ia optimistis setidaknya ada kepastian jika menempuh jalur perdata meski harus melalui proses persidangannya.
"Pas kebetulan tadi kami lihat BB (barang bukti mobil) nya ada di situ (halaman parkir Bareskrim). Kan saya bisa masukkan BB itu ke dalam gugatan saya. Walaupun harus menunggu sidang, yang penting barangnya ada. Saya lihat, siapa cepat dia dapat.. makanya kami mulai," katanya.

Seorang anggota Kowad, Pina Martina menyatakan ia bersama enam anggota keluarga telah menyetorkan dana sekitar Rp 100 juta kepada First Travel sejak 2016 lalu.

Namun, hingga saat ini tidak ada kepastian keberangkatan.

"Saya tujuh orang dengan sekeluarga, ada suami, anak dan mertua. Dari awal meyakinkan dikasih travel bag, di dalamnya ada untuk keperluan umrah. Tapi, sekarang jadi begini," ujarnya.

Hotline Crisis Center Tak Merespon

Sejak 16 Agustus 2017, pihak Bareskrim Polri melansir selain dibuka Crisis Center, pihaknya juga membuka nomor hotline di 081218150098 dan email korban.ft@gmail.comsebagai media pengaduan para calon jemaah korban First Travel.

Namun, nomor hotline Crisis Center yang diharapkan dapat membantu memberi penjelasan perihal pengaduan tak berfungsi atau tak bisa dihubungi.



Tak ayal, banyak para korban First Travel dari luar Jakarta harus mendatangi Crisis Center di Bareskrim, Jakarta Pusat.

"Ada WA juga nomornya, tapi respon juga gak ada," ujar Upik, korban First Travel asal Tangerang, Banten.

Upik mempertanyakan tujuan diadakannya hotline Crisis Center jika tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon pesan singkat yang dikirimkan.

Tribun beberapa kali mencoba menghubungi nomor telepon hotline Crisis Center 081218150098 yang sebelumnya dilansir pihak Bareskrim sebagai media pengaduan.

Namun, benar adanya ada sambung dari nomor hotline tersebut. Pesan singkat WA juga tidak berbalas. (coz)
sumber

Menteri Agama Sebut Crisis Center untuk Kasus First Travel Tak Ada Landasan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pembentukan crisis center dalam kasus First Travel tidak relevan karena tak ada landasan hukumnya.

Ia justru khawatir pembentukan crisis center nantinya tak banyak membantu penyelesaian kasus First Travel.

"Kalau landasannya tidak jelas, lalu kemudian kewenangannya seperti apa? Kalau landasannya tidak jelas, tidak ada kewenanangnya lalu untuk apa? Keberadaannya lalu kemudian tidak cukup memenuhi harapan-harapan itu,"kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Ia menegaskan, pengembalian uang calon jemaah umrah menjadi tanggung jawab First Travel, bukan pemerintah.

Apalagi, kasus ini sekarang tengah ditangani pihak kepolisian dan bekerja sama dengan Kementerian Agama.

"Kami terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kepolisian, karena ini sekarang sudah ditangan kepolisian untuk memproses hal ini," lanjut dia.

Kuasa hukum korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Aldwin Rahardian, meminta Kementerian Agama segera membentuk pusat penanggulangan krisis atau crisis center.

Menurut Aldwin, crisis center diperlukan agar pendataan para jemaah yang menjadi korban menjadi jelas.

Kejelasan tersebut dibutuhkan demi akurasi data ganti rugi yang harus diberikan kepada para jemaah.





: