Ilustrasi proyek pembangunan apartemen.
Meikarta. Begitu nama proyek hunian dan komersial yang akhir-akhir ini kerap didengar di sejumlah media. Letaknya cukup jauh dari pusat Jakarta, sekira 14 Kilometer. Selain itu, untuk sampai ke Ibu Kota dari sana, saat ini harus melewati daerah macet, seperti Cawang dan sekitarnya.

Tetapi, hal itu tidak mengurangi gencarnya manajemen untuk memasarkan daerah yang digadang-gadang sebagai kota modern mandiri baru di timur Jakarta tersebut. Bahkan, di beberapa stasiun kereta, terdapat "pojok" Meikarta, seperti di Stasiun Palmerah.

Lalu, apa sebenanrya Meikarta itu? Pada laman resmi mereka, Meikarta disebut-sebut sebagai sebuah kota "Jakarta Baru" di daerah Cikarang, Jawa Barat, berskala internasional. Nilai investasi pengembangnya--Lippo Group--mencapai Rp278 trilyun di lahan seluas sekitar 2.200 Hektare.

Menurut pihak manajemen, unit apartemen di wilayah yang pembangunan fisiknya baru dimulai pada tahun lalu itu, sudah berhasil menjual 100.000 unit.

"Saudara lihat kerumunan orang di bawah, berusaha pesan unit dari blok-blok yang ditawarkan. Tempat duduk pun (mereka) tidak (dapat)," ucap Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya, saat grand launching di MaxxBox Lippo Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/8), seperti yang dikutip dari Viva.

Meski animo masyarakat cukup tinggi, namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menemukan adanya masalah dalam pembangunan kota Meikarta, yakni izin pembangunan yang belum rampung.

Memang, untuk melakukan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat, dibutuhkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, di titik ini, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, pihak pengembang belum merampungkan izinnya.

"Sudah mengajukan izin rekomendasinya ke Pemprov Jabar," kata Deddy saat dihubungi Republika.co.id, Kamis kemarin. Tetapi, hingga kini, Deddy mengatakan izin tersebut belum sampai ke tangannya.

Deddy mengatakan, karena hal tersebut, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan pengembang beberapa waktu lalu. Pihak Pemprov diwakili Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Bina Marga Jawa Barat.

"(Tetapi) saya belum dapat laporan pertemuan tersebut," kata Deddy. Deddy pun meminta pengembangan dan pemasaran proyek tersebut dihentikan dulu untuk sementara waktu hingga Rencana Detail Tata Ruang selesai dan izin rekomendasi telah keluar.

Apa yang disampaikan Deddy itu diamini oleh Kepala DPMPTSP, Dadang M. Ma'soem. Menurut Dadang, dalam pertemuan dengan pengembang tadi, pihaknya meminta developer Meikarta menghentikan segala aktivitas pembangunan dan pemasaran sampai izin rekomendasi dikeluarkan."Kami langsung membuat surat permintaan untuk menghentikan dulu aktivitas sebelum izin-izin didapat," kata Dadang.
Meikarta's Progress #1 One thing that Meikarta will surely achieve is the quality of being able to finish on time. Meikarta boasts a well-designed structure which is easy to built. It also uses advanced construction technology such as aluminum formwork system to speed up. Meikarta is investing good money wherein it is used to make sure that the project is finished on time. #meikarta #betterjakarta
A post shared by Meikarta (@themeikarta) on Jun 20, 2017 at 6:00am PDT

Ia pun mengungkapkan, belum bisa memastikan kapan izin rekomendasi pembangunan tersebut bakal dikeluarkan. Sebab, hal ini harus dikaji terlebih dahulu dengan Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat.

Belum rampungnya izin inilah yang kemudian disoal YLKI. Menurutnya, konsumen kerap kali dirugikan dengan cara penjualan macam ini; izin belum kelar namun pemasaran hingga pemesanan sudah dilakukan.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, apa yang dilakukan pengembang Meikarta itu biasa disebut pre-project selling. Dan, mekanisme macam ini lumrah dilakukan banyak pengembang.

"(Namun) pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan, karena tidak ada jaminan atas kepastian pembangunan," kata Tulus dalam keterangan pers-nya.

Menurut data YLKI, sistem pre-project selling seperti yang dilakukan manajemen Meikarta ini, sering menjadi sumber masalah pada masa mendatang. Data YLKI menyebutkan, sedikitnya 440 pengaduan sejak 2014-2016.

Pengaduan itu, menurut Tulus, mayoritas terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan. "Praktek semacam ini yang meyerimpung komedian tunggal Mukhadly, alias Acho," kata Tulus.

Selain itu, menurut Tulus, apa yang dilakukan manajemen Meikarta saat ini adalah melanggar Undang-Undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun, khususnya Pasal 42 ayat (2). Ya, meski namanya UU Rumah Susun, namun UU itu berlaku juga untuk apartemen.

Beleid tersebut bunyinya: "Pelaku pembangunnya sekurang-kurangnya harus memiliki Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

"Pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran," katanya.

Senada dengan Tulus, Anggota DPR RI dari Komisi V--Nizar Zahto--meminta pengembang untuk menghentikan sementara waktu pembangunan dan pemasaran hingga izin dilengkapi.

Politisi Gerindra itu mendesak Pemprov Jabar untuk tidak hanya berbicara saja, tetapi juga bersikap tegas. "Penyegelan sangat diperlukan dalam rangka melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat proyek yang belum mengantongi ijin," katanya.

Menanggapi banyaknya kritik tersebut, Ketut mengatakan, saat ini pihak manajemen sudah mengantongi izin pembangunan. Namun, dari lahan seluas 2.200 Ha itu, izin pembangunan yang baru keluar seluas 84 Ha.
Meikarta's Progress #4 In the end of its first phase development, Meikarta will already be ready as an amazing city. First 400Ha of Meikarta area will develop wholly: the Central Park, residential buildings, educational facilities, healthcare centers, and CBD area will all be ready for your perfect lifestyle. #meikarta #betterjakarta
A post shared by Meikarta (@themeikarta) on Jun 23, 2017 at 4:19am PDT

"Kami minta izinnya blok per blok, tahap ber tahap. Kami jual yang 84 Ha," kata Ketut, pada Kamis (17/8), seperti yang dinukil dari CNN Indonesia.

Soal pemasaran besar-besaran yang dilakukan meski belum mendapatkan izin pembangunan, menurut Ketut, itu untuk mengerek animo masyarakat. Sebab, papar Ketut, saat ini pembelian hunian cukup lesu.

"Jorjoran sebenarnya kurang tepat. Untukmeningkatkan permintaan, perlu dilakukan iklan. Jadi ini pemicu agarproperti bergairah kembali," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ang-bermasalah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Teror maut petang hari di Barcelona

- Gerindra dan PKS usung Deddy Mizwar, persaingan calon Gubernur Jabar menghangat

- Laporan ke PBB untuk lengkapi data kepulauan Nusantara