Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum dalam acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8).
Kabar gembira untuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Tahun depan, selain mendapatkan pensiun ke-13, mereka juga akan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis (17/8/207), seperti dikutip Tempo.co.

Sebelumnya, para pensiunan aparatur negara tersebut hanya mendapatkan gaji ke-13 tanpa THR.

Hal yang sama juga diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri aktif karena pemerintah telah memutuskan tidak menaikkan gaji mereka tahun depan. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji aparatur negara sebesar 6 persen pada 2015.

"Tahun depan gaji pokok PNS tidak naik. Ini untuk antisipasi program pensiun yang sedang kita perbaiki," tegas Sri Mulyani saat Konferensi Pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8), dikabarkan Liputan6.com.

Karena gaji tidak dinaikkan, mulai 2016 pemerintah memberi kompensasi berupa THR dan gaji ke-13. Rupanya program tersebut dilanjutkan hingga 2018.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyatakan, kebijakan pemberian pensiunan PNS berupa THR sudah ditetapkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Mudah-mudahan pensiunan juga dapat THR di 2018. Jadi mereka dapat gaji ke-13 dan THR," ujarnya.

THR kepada pensiunan, jelas Kunta, diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap mereka. Para pensiunan kemungkinan mendapat THR menjelang Lebaran tahun depan.

Mengapa pemerintah lebih memilih memberi THR dan gaji ke-13 daripada menaikkan gaji pokok aparatur negara?

Kunta menjelaskan, pencairan THR hanya dilakukan sekali dalam setahun, sementara jika gaji pokok yang dinaikkan maka pencairannya mesti dilakukan setiap bulan dan itu bakal mempengaruhi anggaran.

"Kalau gaji pokok naik lima persen berarti setiap bulan nambah, mempengaruhi ke depannya. Kalau THR kan sekali," kata Kunta, dinukil Metrotvnews.com (16/8).

Ia memaparkan, pada dasarnya anggaran yang dialokasikan, baik untuk penambahan gaji maupun THR sama besarnya. "Tidak menaikkan gaji pokok tapi sama dengan tahun lalu yaitu dengan THR, totalnya sama saja," tutur Kunta.

Secara keseluruhan, belanja tersebut akan diarahkan guna peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur dan pensiunan, termasuk pensiunan pemerintah daerah.

Namun, Kunta enggan memberikan rincian alokasi yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan gaji ke-13 dan THR.

Pemerintah menetapkan belanja dari pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dalam RAPBN 2018. Belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp814 triliun dan belanja non-kementerian dipatok Rp629,2 triliun.

Sebagai perbandingan, menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, tahun ini pemerintah telah mencairkan sekitar Rp23 triliun untuk THR dan gaji ke-13. Realisasi tersebut lebih besar dari tahun lalu yang mencapai Rp17,9 triliun.

Untuk PNS aktif (tidak termasuk TNI dan Polri), rinciannya adalah Rp6,8 triliun untuk gaji ke-13 dan Rp5,4 triliun THR. Jumlah realisasi anggaran THR lebih kecil karena tidak ada tambahan tunjangan di dalamnya.

Kebijakan lain di 2018 terkait belanja bagi aparatur negara dan pelayanan masyarakat adalah adanya kenaikan uang lauk-pauk bagi prajurit TNI dan Polri sebesar Rp5000 per orang.

"Kenaikan tahun depan adalah biaya lauk-pauk untuk TNI dan Polri menjadi Rp60.000, naik Rp5.000 per orang per hari, dari sebelumnya Rp55.000," kata Sri Mulyani.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...hr-tahun-depan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Remisi kemerdekaan terpidana korupsi

- Doa gemuk, pakaian adat, dan kehadiran SBY mewarnai HUT ke-72 RI

- Dakwaan penebar kebencian buat Alfian Tanjung