NUSANTARANEWS.CO – Sudah 72 tahun rakyat Indonesia selalu gegap gempita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu saja sekarang ini kondisi ekonomi politik rakyat Indonesia harus jauh lebih baik dan maju ketimbang saat hari kemerdekaan tersebut. Cita-cita kemerdekaan harus teraktualisasi ke dalam kehidupan ekonomi politik rakyat dan negara Indonesia. Pertanyaan kini: sudahkah teraktualisasi cita-cita kemerdekaan kini? Jawabannya, masih belum!

Makna kemerdekaan untuk rakyat Indonesia bukan semata pernyataan kemerdekaan dan pergantian penyelenggara negara dari ras Eropa menjadi ras Pribumi.

Tujuan kemerdekaan secara tertulis antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terkandung makna keinginan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Melindungi dari apa? Tentu dari penguasaan dan struktur ekonomi politik eksploitatif negara lain.

Kemerdekaan menjadi bermakna secara substansial jika tingkat ketergantungan struktural rakyat pribumi serendah mungkin. Struktur ekonomi politik di Indonesia harus terbebas dari ketergantungan pada kapitalisme internasional yang selalu mengeksploitasi atau memeras rakyat dan sumberdaya Indonesia. Rakyat Indonesia tidak akan menikmati kemerdekaan jika kondisi masih dalam ketergantungan struktural dan selalu dalam kondisi keterbelakangan dibandingan rakyat negara-negara pusat atau center kapitalisme internasional. Hampir seluruh sumberdaya alam dikuasai oleh modal atau korporasi asing.

Salah satu fakta yakni kini 95 persen sumber minyak bumi Indonesia sudah dikuasai asing. Masalahnya adalah bukan saja pihak asing getol menguasai sumber daya alam kita, tetapi Rezim-Rezim Kekuasaan kita memang berkehendak dan membantu pihak asing melalui kelompok oligarki dalam negeri. Acapkali disebut belakangan ini, ada kerjasama dan hubungan kepentingan harmonis kelompok Asing, Aseng dan Asong.

Di Indonesia sejak Orde Baru kelompok oligarki dikuasai ras Cina, bukan pribumi, disebut sebagai Aseng. Asong bermakna kelompok rezim kekuasaan atau penguasa negara dari ras pribumi yang kerjasama dengan kepentingan Asing dan Aseng ini. Terbentuknya kelompok oligarki aseng yang sangat kaya raya karena kebijakan khususnya Rezim Militer Soeharto awal era Orde Baru dan dilanjutkan oleh Rezim-rezim era Reformasi dan semakin diperkuat oleh Rezim Jokowi kini.

Kecenderungan pihak asing menguasai sumber daya alam kita semakin meningkat di era Rezim Jokowi. Bahkan, ketergantungan pada utang luar negeri dan impor bahan material infrastruktur dan pangan semakin besar. Padahal Rezim Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014 mencitrakan diri pro rakyat dan nasionalisme sejati, takkan berhutang, takkan impor pangan, dll. Bahkan, dengan slogan Nawacita mau ciptakan Indonesia bermartabat dan berdikari. Faktanya? Simak Selengkapnya http://nusantaranews.co/kemerdekaan-...yat-indonesia/

Pengakuan Sri Mulyani Soal Kondisi Keuangan Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi http://nusantaranews.co/pengakuan-sr...mpinan-jokowi/