Gebrakan Infrastruktur Jokowi Setelah 72 Tahun Merdeka
17 Agu 2017, 00:00 WIB



Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun mencapai Rp 5.500 triliun--meski tak semuanya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2017, Rabu (16/8/2017), Presiden menyatakan keinginannya agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan kehadiran negara dan buah pembangunan.

"Semuanya setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," demikian pidato Presiden. “Kita juga ingin rakyat di Pulau Rote bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.”

Untuk merealisasikan cita-cita itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus dilecut. Pada 2014, porsi anggaran infrastruktur terhadap total belanja negara hanya sebesar 8,7 persen. Setahun kemudian porsi tersebut membesar menjadi 14,2 persen, pada 2016 naik menjadi 15,2 persen, dan di tahun ini berada di level 18,6 persen.



Menurut data Kementerian Keuangan, rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur untuk tahun 2011-2014 versus 2015-2017 mencapai 123,4 persen. Tahun ini, anggaran infrastruktur dipatok di angka Rp 387,3 triliun. Angka ini di bawah anggaran pendidikan yang Rp 416 triliun dan di atas anggaran kesehatan Rp 104 triliun. Tahun depan, bujet infrastruktur mencapai Rp 409 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan infrastruktur wajib hukumnya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dan meningkatkan daya saing. "Infrastruktur bukan untuk kemewahan tapi kebutuhan agar bangsa ini mampu berkompetisi bangsa lain,” Menteri Sri menegaskan.

Lonjakan anggaran untuk infrastruktur oleh Jokowi sepertinya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur. Seperti ditulis Majalah The Economist edisi 27 Februari 2016 dalam artikelnya berjudul The 13.466-Island Problem, Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami "pengabaian" dan under investment di bidang pembangunan infrastruktur.



Pada pertengahan 1990-an, Indonesia rata-rata mengalokasikan dana sebesar 8 persen dari Produk Domestik Bruto per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Setelah krisis moneter, angka itu anjlok menjadi 3 persen dan kemudian perlahan meningkat kembali pada 2014 menjadi 6,4 persen. Namun, angka ini pun masih tertinggal dibanding negara negara lain seperti China, Malaysia dan Vietnam yang menjaga pada angka 7 persen.

Rendahnya investasi di bidang infrastruktur menyebabkan biaya logistik meroket. Pada periode 2004 hingga 2011, tulis The Economist, rata-rata biaya logistik mencapai 27 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding Vietnam (25 persen), Thailand (20 persen), Malaysia (13 persen), dan Singapura sebesar 8 persen.

Sudah Lama di Luar, Pertama di Indonesia

Pemerintah sedang membangun sejumlah proyek infrastruktur yang baru ada pertama kali di Indonesia. Proyek tersebut adalah Mass Rapid Transit (MRT), yang sudah diinisiasi sejak Oktober 2013, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan MRT digenjot untuk mengurai kemacetan yang kian menggila di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai lebih dari Rp 36 triliun, terdiri dari Tahap 1 untuk koridor Lebak Bulus-Bundaran HI senilai Rp 12 triliun dan Tahap 2 untuk koridor Bundaran HI-Kota dengan nilai investasi Rp 24,9 triliun. Target penyelesaian dipatok pertengahan tahun depan.

Sejauh ini, pembangunan koridor Lebak Bulus-Bundaran HI telah mencapai 64,1 persen, sedangkan koridor Bundaran HI-Kota 88,26 persen.



Jika dibandingkan dengan negara tetangga, pembangunan MRT di Jakarta jauh tertinggal. Malaysia telah memiliki MRT sejak enam tahun lalu. Singapura jauh lebih lama lagi, sejak akhir 1987. Negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki MRT adalah Filipina, yang sudah beroperasi sejak 1984.

Indonesia juga tengah membangun LRT (Light Rapid Transportation). Proyek ambisius ini juga baru pertama kali hadir di Tanah Air. Pemerintah membangun LRT di dua wilayah sekaligus yaitu Jabodebek dan Palembang.

Untuk proyek LRT Jabodebek, peletakan batu pertama dilangsungkan pada 9 September 2015. Proyek ini menelan investasi sebesar Rp 23 triliun. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pengembang proyek ini menargetkan pembangunan bisa kelar pada semester I 2019 mendatang.



LRT Palembang dibangun guna menunjang ajang akbar Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan di kota pempek sendiri. Kereta ringan ini menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan Kompleks Olahraga Jakabaring.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan realisasi proyek LRT Palembang sudah mencapai 42,6 persen dan bisa selesai tepat waktu.

Selain MRT dan LRT, Indonesia juga tengah membangun Automated People Mover System atau Skytrain yang merupakan kereta tanpa awak di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) di Cengkareng, Tangerang. Pembangunan proyek senilai Rp 950 miliar ini sudah rampung dan saat in tengah memasuki tahap uji coba. Dengan Skytrain, penumpang Bandara Soetta akan lebih mudah berpindah dari satu terminal ke terminal lain dengan alat transportasi ini.

Rencananya, Skytrain akan resmi beroperasi pertengahan September mendatang. Di tahap pertama, Skytrain baru melayani Track A sepanjang 1.700 meter.

Sumber

Bersambung ke post #2....


Ini 3 tahun pemerintahan Jokowi, bisa terlihat jelas hasilnya....
...bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya....