Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menghadirkan Menteri Desa, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo, dalam sidang kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaksa KPK, Muhammad Takdir Suhan, belum bisa memberi tahu kapan jadwal pemanggilan Eko.

"Pasti didatangkan. Nanti diinfokan saat jadwal Mendes akan kami hadirkan," ujar Takdir kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (16/8).

Adapun pemanggilan Eko adalah untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo.

Keduanya diduga menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri dan Kepala Sub Auditorat III B. 2 Auditorat Keuangan Negara, Ali Sadli. Suap diberikan agar BPK dapat memberikan opini WTP untuk laporan keuangan Kemendes tahun 2016.

Padahal sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan, BPK menemukan laporan keuangan Kemendes yang masih memiliki utang pada 2016. Utang itu terkait honorarium tenaga kerja profesional desa yang belum dibayar sebesar Rp 550.467.601.225 miliar pada tahun 2016.

Hasil laporan terkait utang Rp 550 M itu tercantum dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemendes melalui Surat Nomor 17/LK/-KEMENDES/04/2017. Saat itu, Kemendes mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK lantaran utang tersebut.

Untuk itulah, suap diduga diberikan agar BPK dapat mengubahnya menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suap sebesar Rp 240 juta dilakukan selama dua tahap. Diduga setelah suap diberikan ke dua auditor BPK, status opini Kemendes langsung berubah menjadi WTP.

Menurut Takdir, keterangan Eko dibutuhkan untuk mengonfirmasi apakah Eko saat itu mengetahui penerbitan WTP kepada Kemendes. Jaksa, kata Takdir, juga ingin mengetahui penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Kemendes --sehingga Kemendes mendapat Opini WTP.

"Pada intinya, terbitnya WTP bagi Kemendes, apakah sepengetahuan Mendes dan penghargaan apa yang diperoleh Mendes dengan mendapatkan WTP tersebut. Selebihnya akan menyesuaikan dengan keterangan saksi lain," ujar Takdir.

Sumber: https://kumparan.com/rini-friastuti/...-opini-wtp-bpk