Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan pada tahun depan akan menerbitkan 2 juta sertifikasi lahan. Sehingga, diharapkan ada tujuh juta lahan yang sudah mendapatkan sertifikasi pada 2018.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah akan terus berusaha memberikan akses pada masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak punya legal dokumen terhadap asetnya. Sebab, hingga saat ini tanah masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta.

"Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8).

Baca Juga :

• Pemerintah Kejar Dana CSR untuk Sertifikasi Tanah
  
  
• Jokowi: Negara Lain Sudah ke Luar Angkasa, Kita Masih Ribut Urus Lahan
  
  
• Jokowi: RAPBN 2018 Disusun Secara Realistis dan Kredibel
  
  

Menurut Sofyan, masih sedikitnya masyarakat kelas menengah-bawah yang asetnya bersertifikat membuat mereka sulit mengakses perbankan. Dengan adanya kebijakan tersebut, Sofyan berharap iklusi keuangan akan semakin meningkat.

Sofyan mengklaim masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset. Sata ini penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.

"Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban. Inilah fungsi sertifikasi diperlukan, sehingga kami harus buatkan legal aksesnya," ujarnya.


Sumber: https://kumparan.com/angga-sukmawija...tifikasi-lahan