Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mengunjungi sembilan wilayah di Indonesia untuk melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Nantinya di wilayah-wilayah itu, KPK secara khusus akan menyewa rumah untuk menjalankan tugasnya mengawasi seluruh anggaran daerah.

“Kita berlima (pimpinan KPK) lagi planning, memang belum sampai pada suatu kesimpulan. Kita harus berada di daerah secara terbuka, ya kita bergerak saja secara senyap gitu. Tetapi ada orang yang bertanggung jawab day by day di 9 wilayah itu,” kata Wakil Ketua, KPK Saut Situmorang di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/8).

Adapun sembilan wilayah tersebut berada di Sulawesi, Papua, Sumatera, Maluku, Jawa, DKI Jakarta, dan Banten. Saat ini KPK sedang menentukan siapa petugas yang akan bertanggung jawab di wilayah tersebut.

“Mungkin kita akan sewa rumah berapa lama. Hari per-hari memperhatikan apa-apa yang ada di daerah itu. Kita kemarin kasih waktu dua minggu kepada mereka untuk bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab di daerah itu. Akan ada banyak senior yang turun di sana,” kata Saut.

Menurut Saut, penyewaan rumah di sembilan wilayah tersebut tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPK soal anggaran sewa rumah itu.

“Kita sudah koordinasi sama Sekjen, itu anggaran enggak terlalu besar kayaknya, itu enggak signifikan. Kita belum bicara karena enggak ada perubahan signifikan anggaran. Anggaran kita tahun depan saja kurang dari Rp 1 triliun,” kata Saut.

Selain kantor perwakilan di sembilan wilayah itu, rencananya pada awal tahun 2018 KPK juga memanfaatkan bangunan KPK yang lama yang terletak di Jalan Rasuna Said menjadi pusat pembelajaran antikorupsi.

Sumber: https://kumparan.com/rini-friastuti/...h-di-indonesia