5. Myanmar (Tingkat Suap 40%)


Terlepas dari Undang-undang anti korupsi yang dibuat oleh pemerintah Myanmar pada tahun 2013. Banyak dari warga Myanmar yang mengatakan bahwa korupsi paling sering dilakukan oleh oknum kepolisian di negara tersebut. Sebagian besar dari mereka juga meyakini bahwa pengadilan di Myanmar juga banyak menerima suap.



4. Pakistan (Tingkat Suap 40%)


Sama halnya dengan Myanmar, Di negara Pakistan pun kasus korupsi dan suap banyak dilakukan oleh oknum polisi dan pengadilan. Bahkan rata-rata dari masyarakat Pakistan mengaku harus membayar sogokan jika berurusan dengan polisi dan pengadilan.



3. Thailand (Tingkat Suap 41%)


Saat ini, Thailand memang tengah berjuang keras untuk membersihkan korupsi di semua tingkat pemerintahnya. Bahkan, pejabat-pejabat yang memimpin Junta militer yang berkuasa pada saat ini di Thailand, semakin memperketat Undang-undang korupsi pada tahun 2015. Namun, warga Thailand merasa adanya peningkatan korupsi pada tahun ini.



2. Vietnam, (Tingkat Suap 65%)


Masyarakat Vietnam melihat bahwa korupsi telah menjadi endemik di negara tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Vietnam merasa pemerintahannya sangat buruk dan lambat dalam memerangi korupsi yang telah merugikan negara miliaran dolar setiap tahunnya.



1. India, (Tingkat Suap 69%)


Lima dari enam layanan publik di India yaitu sekolah, rumah sakit, pengurusan dokumen, polisi hingga layanan utilitas, harus ditebus menggunakan sogokan. Masyarakat India mendesak Perdana Menteri, Narendra Modi untuk lebih serius menangani kasus suap yang banyak terjadi di berbagai instansi.