DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) kembali jadi sorotan setelah menggulirkan wacana pembangun gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR seiring naiknya pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp5,7 triliun dari Rp4,3 triliun pada 2017.



Bahkan penaikan anggaran itu sepertinya tidak cukup. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengusulkan agar anggaran DPR naik hingga Rp7,2 triliun.



Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, DPR seolah tidak sadar diri mengusulkan kenaikan anggaran sebesar itu. Terlebih, kinerja DPR periode 2014-2019, khususnya di bidang legislasi, terbilang buruk.



"Kinerja mereka tidak pernah berubah. Malah semakin menurun. Publik tidak punya alasan untuk mendukung rencana DPR karena mereka gagal membuktikan bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan fasilitas baru," ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/8).



Menurut catatan Formappi, sejak mulai berkantor pada 2014, DPR periode 2014-2019 baru mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Tahun ini, DPR baru mengesahkan 4 UU dari target Prolegnas 2017 sebanyak 40 RUU. Padahal, selama tiga tahun bekerja, DPR pada periode sebelumnya telah mengesahkan sekitar 30 UU.



"Ini menjadi persoalan. Bahkan DPR periode ini bisa dibilang paling buruk sepanjang sejarah. Seharusnya DPR fokus membenahi kinerja dan citra di mata publik. Kalau kinerja masih buruk, tidak mungkin publik menyetujui penambahan fasilitas," cetusnya.



Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru DPR. Menurut dia, Gedung Nusantara I DPR yang saat ini digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota sudah tidak layak lagi. Selain itu, DPR juga mewacanakan membangun apartemen bagi anggota.



Senada dengan Formappi, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, belum saatnya DPR memikirkan penambahan fasilitas. Pasalnya, fasilitas yang dimiliki anggota DPR sudah jauh dari mencukupi.



"Fasilitas itu terus diberikan sejak DPR periode lalu. Mulai dari minta meja, karpet, laptop, LCD di setiap ruangan, kemudian staf ahli dan mobil dinas. Sekarang minta lagi gedung baru. Kalau kita lihat ini malah trennya terbalik. Justru ketika makin lemah kinerjanya, semakin besar fasilitas yang diminta," jelasnya.



Rencana kenaikan anggaran DPR juga dikritisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Melalui akun Twitter-nya @mohmafudmd, Mahfud menyebut pimpinan DPR yang mengatakan gedung DPR sudah miring tidak waras.



"Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring. Meski kita tak setuju pembangunan gedung DPR dan mual pada tingkah DPR. Tapi saya tak setuju DPR dibubarkan. Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," kata dia. (X-12)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...bih/2017-08-14

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Wakil PM Australia Tersandung Kasus Kewarganegaraan Ganda

- Ronaldo Sang Pahlawan Sekaligus Pecundang

- Penurunan Suku Bunga Tergantung Nyali BI