JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para penghuni rumah susun sederhana sewa ( rusunawa) untuk bekerja.

Dia juga mengingatkan agar para penghuni agar tidak selalu mengharapkan bantuan dan tinggal di rusun secara gratis.

Djarot pun menyinggung soal penghuni rusun yang mampu membeli rokok, tapi tak mampu membayar uang sewa rusun.

"Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, beli rokok bisa, masa kewajiban untuk membayar sewa iuran untuk merawat, memfungsikan rumah susun enggak mampu," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/8/2017).
Djarot mempersilakan warga yang tak lagi ingin tinggal di rusun untuk keluar dari huniannya. Dia tidak ingin penghuni rusun hanya berdiam diri dan tidak berusaha.

"Barangkali punya tempat yang lain, ada kontrakan yang lebih murah, silakan. Mereka yang tinggal di situ (rusun) kan tidak bisa ongkang-ongkang, hidup itu kan juga harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan," kata dia.


Djarot telah memerintahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk mengeluarkan penghuni rusun yang sengaja tak ingin membayar uang sewa.

Sementara itu, bagi warga yang benar-benar tidak mampu, Pemprov DKI akan memberikan bantuan.

"Kalau dia kaum dhuafa, kami akan bantu, bisa kami bantu full, bisa juga dia mengangsur. Kami bantu full misalnya betul-betul tidak mampu, sakit, sudah tua, enggak bisa kerja," ucap Djarot.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, hingga saat ini ada 3.008 warga umum dan 6.514 warga terdampak penggusuran yang menunggak sewa rusun hingga mencapai sekitar Rp 32 miliar.
Dinas Perumahan akan mengeluarkan warga umum yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut.

Sementara warga terdampak penggusuran tidak perlu mengosongkan unit rusun mereka. Warga terdampak penggusuran diberi kesempatan untuk mencicil tunggakan dengan membuat surat kesanggupan mencicil.