jpnn.com, MIMIKA - Merasa belum merdeka, puluhan anggota dewan dari sepuluh partai di DPRD Mimika Papua menyatakan tidak akan mengibarkan bendera Merah Putih pada 17 Agustus nanti. Mereka kecewa karena proses pengaktifan DPRD Mimika masih kandas, padahal sudah hampir setahun terakhir vakum.

Puluhan politisi ini mempertanyakan kandasnya proses pengaktifan DPRD Mimika, yang kini ada di tangan Gubernur Papua. Pada kunjungan terakhir Gubernur Provinsi Papua Juni lalu, dia sudah berjanji untuk mempercepat proses SK DPRD Mimika pasca pleno pada 18 Mei 2017 lalu.

Namun hingga kini tak kunjung ada realisasi, bahkan setelah disusul oleh surat dari Kemneterian Dalam Negeri yang juga sudah diterima oleh gubernur.

Anggota dewan pun merasa hak-hak masyarakat Kabupaten Mimika terkekang. Mereka merasa masih terjajah oleh para pucuk pimpinan di negeri ini, baik bupati, gubernur hingga mendagri.

Kepada sejumlah wartawan, Mathius Uwe Yanengga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Theo Dekme dari Partai Bulan Bintang, di Kantor DPRD Mimika menegaskan bahwa pihaknya akan mengajak seluruh pendukung, serta keluarga untuk tidak mengibarkan bendera Merah Putih yang menandai kemerdekaan negara ini.

“Kami mengajak massa pendukung kami, keluarga kami termasuk kami juga tidak akan mengikuti upacara 17 Agustus. Untuk apa kalau kami belum merdeka,” katanya, seperti dikutip dari Radar Timika.

Yanengga mengatakan, masalah DPRD yang notabene adalah kepentingan masyarakat, tidak pernah mendapat perhatian dari negara. Theo Dekme menambahkan, bahwa negara ini telah membuat perwakilan masyarakat yang ada saat ini menjadi bingung. Padahal lanjutnya, semua menyadari bahwa jelang Pemilukada saat ini penting sekali untuk ada DPRD.

Karena itu, dia juga memastikan bahwa imbauan untuk menaikkan bendera di rumah masing-masing itu tidak akan terjadi, selagi gubernur masih menahan kebebasan DPRD Mimika.“Kasih naik bendera di halaman masing-masing, itu tidak akan terjadi,“ tegasnya.