Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sanksi pada Korea Utara. Tentu saja ini bukan sanksi pertama yang dijatuhkan kepada negeri yang saat ini berada di bawah asuhan Kim Jong-un itu.

Laman Wikipedia menunjukkan, sebelum ini sudah ada 11 sanksi lainnya yang dijatuhkan DK PBB. Belum lagi deretan sanksi-sanksi lain yang dijatuhkan beberapa negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Layaknya anak pembangkang, tak satu pun dari sanksi itu yang mampu membuat Korea Utara tunduk pada aturan keamanan internasional. Alih-alih, serangkaian uji misil balistik tetap dilakukan Korea Utara.

Geram dengan aksi pembangkangan itu, rapat DK PBB akhirnya menjatuhkan sanksi "tak biasa" untuk Korea Utara yang tertuang dalam Resolusi PBB 2371 pada 5 Agustus 2017.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menyebut bahwa ini adalah sanksi paling keras terhadap suatu negara yang pernah dijatuhkan dalam satu generasi.

Politifact.com, bahkan mengestimasikan Korea Utara akan mengalami kerugian lebih dari US$1 miliar dalam satu tahun karena sanksi ini.

Ada beberapa poin dalam Resolusi PBB 2371 yang bisa membuat kerugian tadi. Pertama, Korea Utara sudah tidak boleh menyuplai, menjual, atau mendistribusikan batubara, besi, biji besi, boga laut, timah, dan biji timah ke negara lain.

Kedua, negara anggota PBB dilarang menambah izin tambahan untuk migran Korea Utara, kecuali mendapatkan persetujuan DK PBB terlebih dahulu.

Ketiga, negara anggota PBB juga dilarang membuat perjanjian investasi apapun dengan Korea Utara, baik dalam bentuk perusahaan maupun pribadi.

Resolusi ini juga menyebut sembilan orang dan empat perusahaan yang asetnya akan dibekukan dan juga mendapat larangan perjalanan. Salah satu perusahaan yang dimaksud adalah Bank Urusan Perdagangan Luar Negeri Korea Utara.

Data yang dimiliki PBB menyebut, setiap tahunnya Korea Utara mendapatkan pendapatan sekitar US$3 miliar dari bisnis perdagangan mineralnya.

"Harga yang harus dibayar pemimpin Korea Utara untuk setiap uji misil balistiknya akan setara dengan sepertiga dari nilai ekspornya," tegas Haley.

Tiongkok, yang selama ini menjadi sekutu satu-satunya Korea Utara dan anggota DK PBB yang memegang hak veto, bahkan mendukung resolusi ini.

Tiongkok disebut akan menghentikan sejumlah perjanjian impornya, setelah pada awal tahun sudah menghentikan impor batubaranya ke Korea Utara atas tekanan dunia.

Tiga uji balistik terakhir yang memancing kemarahan dunia antara lain pada 4 Juli 2017, atau selang beberapa hari setelah pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Misil yang belum teridentifikasi jenisnya itu diluncurkan dari sebuah lokasi dekat Panghyon Utara dan jatuh di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang, wilayah yang dilalui oleh kapal-kapal komersial dan juga nelayan.

Selanjutnya pada 28 Juli 2017, Korea Utara kembali melakukan uji misil serupa. Beberapa ahli balistik yang dikutip Vox.com menyebut, dalam uji ini Korea Utara hendak menunjukkan bahwa rudalnya mampu meluncur hingga 10.000 kilometer ke seluruh penjuru dunia.

Jarak tersebut sudah sangat cukup untuk menghantam beberapa kota besar Amerika Serikat, seperti Chicago, New York, dan Washington DC.

Dan uji peluncuran rudal balistik terakhir adalah pada 4 Agustus 2017. Rudal yang diluncurkan Korea Utara disebut hanya berselang beberapa menit sebelum penerbangan Air France--yang mengangkut lebih dari 300 orang-- lepas landas.

Lintasan rudal balistik itu disebut juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, hanya berjarak 100 kilometer dari perlintasan Air France.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...miliaran-dolar

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Lahan di Ogan Ilir diduga sengaja dibakar

- Merawat bahasa Jawa di bandara Dubai

- Tak ada jalan damai untuk First Travel